Akademisi Apresiasi Langkah Wapres Kunjungi Korban Keracunan MBG di Karo
- 15 Sep 2026 12:00 WIB
- Pusat Pemberitaan
Poin Utama
- Wakil Presiden Gibran Rakabuming mengunjungi anak-anak korban keracunan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Karo, Sumatra Utara pada Jumat, 11 September 2026.
- Kunjungan dilakukan ke dua rumah sakit yakni RS Efarina Etaham dan Rumah Sakit Umum Amanda Berastagi untuk memastikan para korban mendapat perawatan kesehatan yang optimal.
- Wapres memastikan ketersediaan obat-obatan dan rujukan lanjutan bagi anak-anak yang membutuhkan penanganan lebih intensif akibat keracunan MBG.
RRI.CO.ID, Jakarta - Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming mengunjungi anak-anak yang menjadi korban keracunan Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Karo, Sumatra Utara. Ia mengunjungi anak-anak yang sedang mendapat perawatan di Rumah Sakit (RS) Efarina Etaham dan Rumah Sakit Umum Amanda Berastagi, Jumat, 11 September 2026.
Dalam kesempatan itu, Wapres mengunjungi para korban dan keluarga yang sedang mendapatkan perawatan. Hal ini untuk memastikan pelayanan kesehatan, obat-obatan, hingga kebutuhan rujukan bagi anak yang membutuhkan penanganan lanjutan.
Dalam penanganan itu, Wapres juga meminta dokter pribadinya tetap berada di Karo. Wapres meminta dokter pribadinya untuk membantu memantau kondisi korban, dan berkoordinasi dengan rumah sakit terkait kebutuhan penanganan lanjutan.
Setelah kondisi korban dievaluasi, salah satu korban kemudian diberangkatkan ke Jakarta. Langkah tersebut untuk mendapatkan pemeriksaan dan perawatan lebih lanjut.
Arahan tersebut mendapatkan respons positif dari Akademisi Universitas Sumatra Utara (USU), Wahyu Ario Pratomo. Menurutnya, langkah itu merupakan respons yang tepat.
“Kunjungan Wakil Presiden Gibran langsung ke Karo sebagai langkah yang penting dan tepat. Terutama karena kasus ini menyangkut keselamatan anak-anak, dan kepercayaan masyarakat terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG),” ujar Wahyu, Selasa, 15 September 2026.
Menurut Wahyu, pemulihan anak harus menjadi ukuran utama dalam tindak lanjut pemerintah. Tidak hanya kondisi fisik saat menjalani perawatan, pemerintah juga perlu memperhatikan pemeriksaan lanjutan, hingga kondisi psikologis korban.
“Pemerintah perlu memastikan pemulihan tidak berhenti pada penanganan akut, tetapi mencakup pemeriksaan lanjutan, pemantauan kesehatan dan psikologis. Serta kepastian pembiayaan sampai anak benar-benar pulih, dan dapat kembali bersekolah secara normal,” katanya.
Menurut Wahyu, komitmen itu juga harus dibarengi dengan kepastian penyebab kasus. Pemerintah perlu melakukan evaluasi terhadap pengadaan bahan pangan, penyimpanan, proses memasak, distribusi, serta pengawasan keamanan dan higienitas makanan.
Dengan demikian, penanganan tidak berhenti pada penyembuhan korban, tetapi menghasilkan perbaikan terhadap sistem MBG. “Jadi, saya menilai kehadiran Wapres merupakan respons yang baik," ucapnya.
"Tetapi keberhasilannya baru dapat diukur, apabila kunjungan tersebut menghasilkan pemulihan korban secara tuntas. Pertanggungjawaban yang jelas pada penyebab keracunan, serta perbaikan sistem MBG,” ucap Wahyu.
Kata Kunci / Tags
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....