KTT BRICS Jadi Strategi Indonesia Perkuat Ketahanan Ekonomi Nasional

RRI.CO.ID, Jakarta - Presiden Prabowo Subianto menghadiri KTT BRICS 2026 di New Delhi dengan agenda memperluas kerja sama bagi kepentingan Indonesia. Kerja sama tersebut diarahkan untuk membuka lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan, serta memperkuat posisi Indonesia menghadapi dinamika ekonomi global.

Forum BRICS menjadi momentum Indonesia memperluas hubungan dengan negara anggota melalui kolaborasi yang memberikan manfaat bagi masyarakat. Kehadiran Prabowo juga menegaskan komitmen Indonesia membangun kerja sama berdasarkan kepentingan nasional tanpa bergantung pada kekuatan tertentu.

"Indonesia tentu tidak menghadiri forum tersebut tanpa tujuan yang jelas, karena pemerintah ingin memperluas kerja sama yang bermanfaat," kata Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI Muhammad Qodari dalam keterangan pers yang diterima RRI, Selasa, 15 September 2026. Ia mengatakan, manfaat tersebut diharapkan dirasakan langsung masyarakat, terutama melalui penciptaan lapangan kerja dan peningkatan kesejahteraan di Indonesia.

Dalam sesi tertutup KTT BRICS, Prabowo menegaskan Indonesia tidak ingin didikte kekuatan mana pun dalam menentukan kebijakan nasional. Prabowo menilai kemandirian perlu dibangun melalui ketahanan pangan, energi, pendidikan, serta kesempatan ekonomi yang merata bagi masyarakat Indonesia.

"Indonesia ingin bekerja sama secara sejajar dengan negara lain untuk mendorong kemakmuran bersama tanpa mengabaikan kepentingan nasional tetap," ucapnya. Ia menyebut sikap tersebut sejalan dengan politik luar negeri bebas aktif yang mengedepankan kepercayaan dan pertumbuhan bersama antarnegara.

Menurutnya, BRICS memberikan Indonesia akses terhadap jejaring ekonomi besar dan beragam di tengah meningkatnya proteksionisme ekonomi dunia. Keberagaman mitra tersebut dinilai penting untuk memperkuat ketahanan nasional sekaligus menjaga kepentingan Indonesia saat menghadapi ketidakpastian ekonomi global.

"Diversifikasi mitra ekonomi menjadi strategi Indonesia memperkuat ketahanan nasional ketika situasi global semakin kompleks dan proteksionisme terus menguat. Diplomasi Presiden Prabowo tidak mengurangi perhatian pemerintah terhadap berbagai persoalan domestik yang membutuhkan penanganan serius," ucapnya.

Menurutnya, diplomasi justru menjadi instrumen pemerintah untuk membantu menjawab persoalan kesejahteraan, pemerataan ekonomi, dan penciptaan lapangan kerja nasional. Diplomasi dan urusan domestik saling melengkapi karena keduanya diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia secara nyata dan berkelanjutan.

Pemerintah juga berkomitmen mengawal setiap kesepakatan BRICS agar hasil kerja sama tidak berhenti pada pertemuan dan pembahasan diplomatik. Ukuran keberhasilan diplomasi, kata Qodari, terletak pada manfaat konkret yang dapat dibawa pulang dan dirasakan masyarakat Indonesia.

"Karena pada akhirnya, keberhasilan diplomasi bukan sekadar banyaknya pertemuan, melainkan besarnya manfaat yang dirasakan oleh masyarakat Indonesia," ujarnya. Ia berharap kerja sama BRICS terus menghasilkan peluang ekonomi baru sekaligus memperkuat kemandirian Indonesia menghadapi perubahan global kini.