Hanura Harap Menkeu Baru Perkuat Kemandirian Fiskal Daerah

RRI.CO.ID, Yogyakarta - Wakil Ketua Umum Partai Hanura Patrice Rio Capella berharap Menteri Keuangan Suahasil Nazara memperkuat kemandirian fiskal daerah. Harapan tersebut disampaikan menyusul keluhan sejumlah kepala daerah terkait pemangkasan transfer ke daerah dan dana bagi hasil.

Rio mengatakan pemerintah pusat perlu mendengar aspirasi bupati, wali kota, dan gubernur mengenai kondisi keuangan daerah. Menurutnya, kebijakan fiskal yang lebih arif dapat memberikan ruang bagi daerah untuk menjalankan pembangunan.

“Harapan kita Bapak Menteri Keuangan baru mendengar jeritan para bupati, wali kota, dan gubernur soal dana bagi hasil. Kami, meyakini Suahasil Nazara dapat mengambil kebijakan yang lebih arif dan bijak terhadap kebutuhan daerah," kata Rio saat konsolidasi Task Force Hanura di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Senin, 14 September 2026, malam.

Ia meminta pemerintah pusat mempertimbangkan kondisi daerah sebelum melakukan penyesuaian anggaran transfer. Menurut Rio, sejumlah daerah menghadapi kesulitan membayar gaji pegawai akibat keterbatasan anggaran yang tersedia.

Kondisi tersebut juga berdampak terhadap kemampuan daerah membiayai pembangunan infrastruktur dan menggerakkan ekonomi masyarakat. “Ada daerah yang kesulitan membayar gaji pegawai, apalagi untuk membangun infrastruktur,” ujarnya.

Ia mencontohkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang mengusulkan penerbitan obligasi untuk membiayai pembangunan. Rio menilai pemberian ruang fiskal yang lebih besar dapat meningkatkan kemampuan kepala daerah memajukan wilayahnya.

Menurutnya, terbatasnya peredaran uang di daerah turut memengaruhi aktivitas ekonomi dan pembangunan. " Anggota DPRD Provinsi, Kabupaten, dan Kota harus mulai membahas isu-isu ini,” ujarnya.

Menurut Rio, pembahasan tersebut sejalan dengan slogan Hanura, yakni “Daerah Berdaya, Indonesia Sejahtera”. Sementara itu, Anggota DPRD Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur dari Partai Hanura Edmundus Yakobus Manek mengakui dampak pemangkasan TKD.

Menurutnya, keterbatasan dana transfer membuat sebagian besar anggaran daerah dialokasikan untuk belanja pegawai. Edmundus mengatakan Kabupaten Belu mengalami pemangkasan TKD sekitar Rp104 miliar.

Dampaknya, sejumlah program pembangunan infrastruktur tidak berjalan dan pekerja lokal kehilangan kesempatan pekerjaan. “Seluruh program infrastruktur tidak jalan,” kata Edmundus.

Ia menambahkan kondisi tersebut turut memengaruhi masyarakat. Terutama yang selama ini bergantung pada proyek pemerintah.

Presiden Prabowo Subianto sebelumnya melantik Suahasil Nazara sebagai Menteri Keuangan menggantikan Purbaya Yudhi Sadewa, Senin, 14 September 2026. Suahasil sebelumnya menjabat Wakil Menteri Keuangan sejak 21 Oktober 2024.