Menteri PPPA Perkuat Ekosistem Perlindungan Anak Melalui Kolaborasi

RRI.CO.ID, Jakarta - Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Menteri PPPA) Arifah Fauzi mendorong pemerintah daerah memperkuat kolaborasi strategis lintas sektoral. Wilayah Kabupaten Semarang dinilai memiliki posisi sangat vital sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru di Jawa Tengah.

Pembangunan infrastruktur daerah wajib berjalan selaras. Hal ini sejalan dengan upaya pemenuhan hak dasar kelompok rentan secara berkelanjutan.

“Dengan posisi Semarang yang strategis sebagai salah satu pusat pertumbuhan ekonomi dan pintu gerbang Jawa Tengah. Saya meyakini kabupaten ini memiliki peran penting dalam menghadirkan pembangunan yang tidak hanya maju secara ekonomi, tetapi juga berkeadilan, aman, inklusif, dan ramah bagi seluruh perempuan dan anak,” kata Arifah Fauzi dalam keterangan kepada RRI.co.id , Senin, 14 September 2026.

Pemerintah pusat menekankan pentingnya intervensi kebijakan perlindungan sejak dini guna mencegah timbulnya krisis sosial di masyarakat. Negara wajib hadir memberikan pendampingan psikologis serta pengasuhan layak demi masa depan generasi muda bangsa.

“Kita sebagai wakil negara harus hadir lebih awal untuk memberikan perlindungan kepada perempuan dan anak. Jangan menunggu persoalan berkembang menjadi krisis sebelum mengambil langkah pencegahan dan pendampingan,” ujar Arifah.

Pengembangan fasilitas wadah aspirasi publik juga digalakkan melalui pembentukan kelompok diskusi khusus anak di tingkat desa. Pemerintah daerah diminta memperluas jangkauan organisasi kepemudaan agar partisipasi publik semakin merata hingga pelosok wilayah.

“Bunda titip kepada Pemerintah Kabupaten Semarang agar ruang partisipasi ini terus diperluas. Ke depan, Bunda berharap forum anak dapat semakin hadir hingga tingkat desa dan kelurahan,” kata Arifah.

Pemberian pendampingan khusus bagi anak-anak dalam situasi rentan ditekankan agar terhindar dari perlakuan diskriminatif masyarakat. Setiap anak berhak memperoleh perlindungan hukum maksimal tanpa adanya stigma negatif yang merugikan perkembangan mental.

”Anak yang membutuhkan dukungan harus kita dampingi, bukan kita hakimi. Anak yang berada dalam situasi sulit harus kita rangkul, bukan kita jauhi,” ucap Arifah.

Wakil Bupati Semarang Nur Arifah menyambut positif kunjungan kerja kementerian guna menyatukan visi pembangunan daerah. Sinergi lintas instansi diyakini mampu mewujudkan kesejahteraan sosial bagi seluruh warga masyarakat pedesaan.

“Kami mengapresiasi perhatian Menteri PPPA terhadap upaya perlindungan perempuan dan anak di Kabupaten Semarang yang terus kami perkuat. Pertemuan ini menjadi momentum memperkuat sinergi pemerintah daerah dengan Kementerian PPPA dalam perlindungan perempuan dan anak sesuai kebutuhan warga,” kata Nur Arifah.