Kemensos dan Celios Bahas Polemik Desil

RRI.CO.ID, Jakarta - Kementerian Sosial bersama Badan Pusat Statistik (BPS) dan Celios membahas polemik desil serta ketepatan sasaran bantuan sosial. Pembahasan dilakukan terbuka dengan melibatkan akademisi dan peneliti di Auditorium Politeknik Statistika STIS, Jakarta, Jumat 11 September 2026.

Diskusi tersebut mengulas metodologi penentuan desil, pengukuran kemiskinan, keterbatasan data, hingga peluang perbaikan sistem perlindungan sosial. Forum ini menjadi ruang bertukar pandangan antara pemerintah dan peneliti terkait persoalan ketepatan sasaran bansos.

Tenaga Ahli Menteri Sosial Bidang Perencanaan dan Evaluasi Kebijakan Strategis Kemensos, Andy Kurniawan menjelaskan desil digunakan untuk menentukan prioritas penerima program perlindungan sosial. Menurutnya, pemeringkatan diperlukan karena kapasitas program pemerintah terbatas dibandingkan jumlah masyarakat yang membutuhkan bantuan.

“Kalau di sini ada 100 orang miskin, ternyata pemerintah hanya punya uang untuk 80 orang, maka pemerintah harus memilih siapa 80 orang itu,” kata Andy.

Andy juga menjelaskan persoalan data yang sebelumnya belum mencakup seluruh penduduk. Kondisi tersebut berpotensi menyebabkan masyarakat yang membutuhkan bantuan belum masuk dalam basis data pemerintah.

“Kalau ada pertanyaan kenapa si A dapat bansos, si B tidak dapat bansos, padahal sama-sama miskin, jawabannya bisa sederhana, karena belum masuk data,” ujarnya.

Direktur Metodologi Statistik dan Sains Data BPS, Setia Pramana menjelaskan desil merupakan pemeringkatan relatif kondisi sosial ekonomi masyarakat. Karena bersifat relatif, posisi desil seseorang atau keluarga dapat berubah mengikuti kondisi dan kelompok pembanding.

“Desil itu urutan, ranking. Jangan dipikirkan desil satu itu kelompok yang fixed,” kata Setia.

Sementara itu, Founder Center of Economics and Law Studies (Celios), Media Askar Wahyudi menyoroti dampak kesalahan data terhadap masyarakat. Ia meminta pemerintah memberi perhatian terhadap exclusion error agar masyarakat yang membutuhkan tidak kehilangan akses bantuan.

“Data itu punya rasa, angka itu ada nyawanya,” kata Media.

Media menilai masyarakat lebih membutuhkan data perlindungan sosial yang sesuai dengan kondisi nyata. Menurutnya, penjelasan mengenai metode penghitungan tidak cukup apabila data yang dihasilkan belum mencerminkan realitas masyarakat.

“Masyarakat mungkin tidak membutuhkan penjelasan tentang Proxy Means Test. Masyarakat hanya ingin agar data yang ada sesuai dengan realitas yang mereka hadapi,” ujarnya.

Andy mengatakan Kemensos terbuka terhadap masukan yang disampaikan Celios dan berbagai pihak dalam diskusi tersebut. Pemerintah mengakui masih terdapat ruang perbaikan dalam pemutakhiran data perlindungan sosial.

“Dari seluruh komentar Mas Media, tidak satu pun yang kita tolak. Semuanya oke,” kata Andy.

Menurut Andy, pemerintah terus memperbaiki Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) melalui pemutakhiran data secara berkala. Masyarakat juga diberikan ruang untuk mengoreksi data apabila kondisi yang tercatat tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya.

Sejak DTSEN digunakan sebagai basis penyaluran bansos pada Triwulan II 2025, lebih dari 4,3 juta Keluarga Penerima Manfaat baru pada desil 1-4 menerima bantuan. Pemerintah juga secara bertahap mengarahkan penerima Program Keluarga Harapan dan Program Sembako pada desil 1-4.

Diskusi tersebut turut membahas upaya mencegah masyarakat yang membutuhkan terlewat dari sistem perlindungan sosial. Pemerintah menyiapkan Gerakan Nasional Peduli Tetangga dan Agen Perlinsos untuk membantu warga yang mengalami kendala mengakses sistem.

Diskusi yang dimoderatori Prita Laura diikuti sekitar 150 peserta dari Forum Masyarakat Statistik, International Statistical Institute, Celios, Indef, peneliti, akademisi, dan pemerhati statistik. Turut hadir sejumlah pejabat Kemensos dan BPS dalam forum tersebut.