Putus Rantai Kemiskinan, Menteri PPPA Dorong Pendidikan Perempuan

RRI.CO.ID, Surabaya - Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (MenPPPA) Arifah Fauzi mendorong penguatan akses pendidikan bagi perempuan untuk memutus rantai kemiskinan dan perkawinan anak. “Pendidikan menjadi salah satu kunci untuk memutus rantai kemiskinan," kata Arifah saat lokakarya di Surabaya, Sabtu, 12 September 2026.

Menurutnya, keterbatasan akses pendidikan perempuan berkaitan dengan meningkatnya risiko kemiskinan dan perkawinan anak. "Ketika perempuan memperoleh kesempatan belajar dan berkembang, maka akan banyak pilihan meningkatkan kualitas hidup keluarga dan berkontribusi dalam pembangunan,” ujarnya.

Arifah menilai perguruan tinggi memiliki peran strategis dalam memperkuat kesetaraan gender melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Menurutnya, kampus juga dapat menghasilkan pengetahuan serta inovasi untuk menjawab berbagai persoalan pembangunan secara tepat sasaran.

Ia mencontohkan Universitas Airlangga yang dinilai menunjukkan komitmen terhadap kepemimpinan perempuan. Sebanyak 11 dari 16 dekan di Universitas Airlangga merupakan perempuan.

“Kondisi ini menjadi modal untuk memperluas kesempatan perempuan dalam pendidikan. Sekaligus mendorong lebih banyak perempuan mengambil peran dalam kepemimpinan,” ujarnya.

Arifah mengatakan, pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau SDGs membutuhkan kolaborasi berbagai pihak. Kolaborasi diperlukan untuk mendorong kesetaraan gender, pendidikan berkualitas, dan pengentasan kemiskinan.

Ia juga menekankan pentingnya penerapan Pengarusutamaan Gender sejak perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga pemantauan dan evaluasi pembangunan. “Tidak ada satu pun instansi yang dapat menyelesaikan persoalan pembangunan yang kompleks secara mandiri," ucapnya.

"Sehingga diperlukan kolaborasi pemangku kepentingan. Di antaranya, pemerintah, perguruan tinggi, dunia usaha, masyarakat, dan media perlu mengambil peran masing-masing,” ujarnya.

Kementerian PPPA menerapkan pendekatan pentahelix untuk memperkuat Ruang Bersama Indonesia (RBI) sebagai wadah kolaborasi masyarakat. RBI menghubungkan pemerintah daerah, perguruan tinggi, dunia usaha, dan masyarakat dalam menangani persoalan perempuan dan anak, termasuk kekerasan.

“Perguruan tinggi dapat memperkuat kebijakan pemerintah melalui riset dan data untuk memetakan persoalan serta menentukan intervensi. Dengan data dan bukti kuat, pemerintah dapat menyusun kebijakan yang lebih tepat sasaran,” kata Arifah.

Sementara itu, Dekan FISIP Universitas Airlangga M. Muttaqien mengatakan, tingginya partisipasi perempuan dalam pendidikan turut memperkuat upaya mewujudkan kesetaraan gender. Menurutnya, Universitas Airlangga terus membuka kesempatan setara bagi perempuan untuk mengembangkan kapasitas dan berperan dalam berbagai bidang.

“Sebagian besar mahasiswa Universitas Airlangga merupakan perempuan. Kami terus membuka kesempatan setara bagi perempuan untuk memperoleh pendidikan, mengembangkan kapasitas, dan mengambil peran dalam berbagai bidang,” kata Muttaqien.