Kementerian PKP Percepat Bedah Rumah 2026 Kejar Target 400 Ribu Unit

RRI.CO.ID, Jakarta — Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mempercepat Program Bedah Rumah Tahun Anggaran 2026 untuk mengejar target 400.000 unit. Percepatan difokuskan pada identifikasi kendala daerah agar pelaksanaan program berjalan optimal dan bantuan segera diterima masyarakat.

Menteri PKP menyampaikan bahwa kinerja pelaksanaan Bedah Rumah di sejumlah daerah telah menunjukkan perkembangan yang baik. Namun, masih terdapat sejumlah daerah yang perlu meningkatkan kinerjanya sehingga pelaksanaan program dapat berjalan lebih optimal.

“Kami sangat senang beberapa daerah baik sekali kinerjanya seperti di Gorontalo, Bangka Belitung, dan Bali. Ada juga beberapa daerah yang kurang kinerjanya seperti Jakarta dan Papua, itu harus diperbaiki,” ujar Menteri PKP Maruarar Sirait dalam keterangan tertulis, Sabtu, 12 September 2026.

Menteri PKP mengatakan percepatan perlu dilakukan dengan mengidentifikasi berbagai kendala yang terjadi selama pelaksanaan program daerah. Ia menyebut, jika kebutuhan sumber daya manusia atau regulasi menjadi penghambat, pemerintah akan menyiapkan penyesuaian sesuai ketentuan berlaku.

“Jadi kalau ada SDM yang perlu tambahan kita siapkan, kalau ada regulasi yang lama dan memperlambat kita kurangi. Tapi harus dikonsultasikan dengan BPK, BPKP, APH, Polisi, Jaksa, dan juga KPK supaya semuanya baik dan benar, sesuai tujuan,” katanya.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kementerian PKP Didyk Choirul mengatakan Bedah Rumah menjadi fokus percepatan dalam beberapa bulan terakhir 2026. Menurutnya, langkah percepatan, kemudahan, dan relaksasi telah dilakukan untuk mengoptimalkan penyerapan program.

Ia optimistis strategi percepatan tersebut dapat mengoptimalkan penyerapan 400.000 unit bedah rumah atau BSPS. “Ini menjadi fokus kita untuk mempercepat,” ujar Didyk.

“Kita sudah melakukan langkah-langkah percepatan, kemudahan, dan juga relaksasi dan diakselerasi di 3,5 bulan terakhir di 2026 ini. Kita optimis dengan strategi ini bisa optimal untuk penyerapan 400 ribu bedah rumah atau BSPS,” ucapnya.

Didyk menambahkan, realisasi anggaran Kementerian PKP secara keseluruhan telah mencapai sekitar 39 persen hingga kini. Percepatan juga mencakup pembangunan hunian tetap bagi masyarakat terdampak bencana di wilayah Sumatera.

Di sisi lain, Direktur Pengembangan Kawasan dan Permukiman Kementerian PKP Anggoro Putro mengatakan persyaratan program telah disederhanakan. Ia menyebut penyederhanaan tersebut dilakukan melalui Peraturan Menteri PKP Nomor 6 Tahun 2026 untuk mempercepat pelaksanaan Bedah Rumah.

“Yang paling signifikan adalah persyaratan menempati rumah yang tadinya rumah tidak layak huni tiga tahun menjadi satu tahun. Kemudian batas waktu tidak menerima bantuan yang tadinya 10 tahun menjadi lima tahun,” kata Anggoro.

Selain itu, bukti penguasaan tanah cukup menggunakan surat keterangan pernyataan menempati yang diketahui lurah atau kepala desa. Anggoro berharap kemudahan persyaratan tersebut memperluas peluang masyarakat memenuhi ketentuan penerima bantuan.

Berdasarkan progres pelaksanaan, sebanyak 336.176 unit telah melalui verifikasi faktual dan 188.356 unit direkomendasikan. Selanjutnya, penyusunan Rencana Anggaran Biaya dilakukan untuk unit yang telah mendapatkan rekomendasi.

Pada tahap pekerjaan fisik, sebanyak 85.649 unit berada pada progres nol hingga 30 persen. Kemudian, 33.310 unit berada pada tahap 30 hingga kurang dari 100 persen, sedangkan 23.741 unit telah selesai.

Anggoro menyampaikan tingkat kelolosan nasional mencapai sekitar 56 persen berdasarkan data verifikasi dan input GO-PKP. Ia mengungkapkan dari 336.130 unit yang telah diverifikasi dan diinput, sebanyak 188.323 unit dinyatakan lolos.

Sejumlah provinsi juga mencatat tingkat kelolosan di atas rata-rata nasional, salah satunya Sulawesi Tenggara. Sementara itu, tingkat kelolosan DKI Jakarta meningkat menjadi sekitar 22 persen dari sebelumnya kurang sepuluh persen.

Menurut Anggoro, peningkatan tersebut salah satunya didukung kemudahan persyaratan berdasarkan ketentuan terbaru. Kementerian PKP juga terus mengevaluasi serta mendampingi satuan kerja daerah menghadapi berbagai kendala pelaksanaan.

Langkah tersebut dilakukan untuk mempercepat pelaksanaan program sekaligus mengoptimalkan penyaluran bantuan kepada masyarakat membutuhkan rumah layak huni. Kementerian PKP memastikan berbagai kendala daerah ditangani agar target 400.000 unit dapat tercapai optimal.