BAKN Minta KAI Siapkan Plan B jika Pengalihan Utang KCIC Molor
- 11 Sep 2026 13:08 WIB
- Pusat Pemberitaan
Poin Utama
- BAKN meminta pemerintah menyiapkan skenario cadangan jika pengalihan utang KCIC melewati target 15 September.
- Proses due diligence dinilai membuat penyelesaian pengalihan utang berpotensi molor dan membebani keuangan KAI.
- BAKN meminta Danantara dan pihak terkait menindaklanjuti temuan BPK serta memperkuat tata kelola BUMN.
RRI.CO.ID, Jakarta - Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI meminta pemerintah menyiapkan rencana cadangan dalam proses pengalihan utang PT KCIC. Langkah ini dinilai penting mengingat penyelesaian pengalihan utang yang ditargetkan pada 15 September berpotensi mengalami keterlambatan.
Demikian disampaikan Ketua BAKN DPR RI, Andreas Eddy Susetyo. Ia mengatakan, skenario cadangan diperlukan agar keterlambatan proses pengalihan utang tidak menambah beban keuangan PT KAI.
Menurutnya, proses due diligence yang masih berlangsung membuat target penyelesaian pada 15 September sulit tercapai. “Kami menekankan agar disiapkan plan B kalau nanti penyelesaian daripada proses pengambilalihan utang ini belum bisa selesai,” ujar Andreas, dikutip dari Parlementaria, Jumat, 11 September 2026.
Ia menilai potensi target penyelesaian tidak tercapai cukup besar sehingga pemerintah dan pihak terkait perlu mengantisipasinya sejak awal. Selain itu, BAKN meminta KAI, PT Bukit Asam, Danantara, dan Badan Pengelola BUMN menindaklanjuti temuan BPK yang berulang.
Andreas menyebut Danantara memiliki tanggung jawab untuk mengawasi pengelolaan perusahaan. Hal ini baik dari sisi kinerja maupun tata kelola.
“Sifatnya kan sekarang Danantara sebagai pemegang saham. Jadi memang kewajiban untuk memaksimalkan, mengoptimalkan perusahaan-perusahaan yang dikelola berjalan selain mencapai hasil secara optimal, tata kelolanya baik,” katanya.
BAKN DPR RI memastikan akan terus mengawal penyelesaian utang KCIC hingga tuntas. Pengawasan dilakukan untuk memastikan proses tersebut tidak menimbulkan tambahan beban bagi keuangan negara maupun BUMN terkait.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....