Kementerian PU Tangani 2.200 Lokasi Terdampak Kekeringan

RRI.CO.ID, Jakarta - Kementerian Pekerjaan Umum (PU) memperkuat antisipasi dampak fenomena El Nino yang berpotensi memperparah kekeringan. Penanganan darurat telah dilakukan di 2.200 lokasi terdampak kekeringan di berbagai wilayah Indonesia.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 1.760 lokasi telah selesai ditangani. Sementara 440 lokasi lainnya masih dalam proses penanganan oleh Kementerian PU.

Menteri PU Dody Hanggodo mengatakan intervensi tersebut mencakup tiga sektor utama. Ketiganya yakni pemenuhan kebutuhan air masyarakat, penyelamatan lahan pertanian, dan dukungan pengendalian karhutla.

Menurut Dody, ketersediaan air menjadi sangat penting sehingga penanganan kekeringan harus dilakukan secara terukur. Pemerintah saat ini menjaga pasokan air untuk sawah seluas 53.052 hektare.

“Di tengah dunia yang terus berubah dan penuh ketidakpastian, air menjadi fondasi yang sangat penting bagi pembangunan berkelanjutan. Karena itu, penanganan kekeringan harus dilakukan secara cepat, terukur, dan terpadu agar kebutuhan air masyarakat tetap terpenuhi dan produktivitas pertanian tetap terjaga,” kata Dody dalam keterangan tertulis Bakom RI, Kamis, 10 September 2026.

Upaya menjaga pasokan air sawah disesuaikan dengan kondisi di lapangan. Salah satunya dengan memompa air dari sungai untuk dialirkan ke area persawahan di 104 lokasi.

Pemerintah juga melakukan normalisasi saluran irigasi utama dan sekunder di 21 lokasi. Selain itu, saluran darurat dibangun di tiga lokasi untuk mendukung ketersediaan air.

Langkah lainnya meliputi pemasangan sandbag, pengaturan giliran distribusi air, dan optimalisasi saluran yang tersedia. Kementerian PU juga memasang pipa untuk mendukung distribusi air di 112 lokasi.

“Kombinasi langkah tersebut ditujukan untuk memastikan air yang tersedia dapat dimanfaatkan secara optimal ketika debit sumber air menurun,” katanya.

Kekeringan juga berdampak terhadap pemenuhan kebutuhan air masyarakat. Kementerian PU telah melakukan penanganan di 1.677 lokasi permukiman terdampak.

Sebagian besar penanganan dilakukan melalui distribusi air bersih yang menjangkau 1.629 lokasi. Pemerintah juga memanfaatkan atau membangun sumur bor di sembilan lokasi dan melakukan penanganan lain di 39 lokasi.

Secara keseluruhan, layanan tersebut telah menjangkau 857.725 jiwa. Volume air bersih yang didistribusikan mencapai 14.109.231 liter.

“Besarnya cakupan layanan menunjukkan bahwa persoalan kekeringan tidak hanya berkaitan dengan produktivitas pertanian. Tetapi juga menyentuh kebutuhan paling mendasar masyarakat sehari-hari,” katanya.

Menteri Dody mengatakan penanganan kekeringan dilakukan secara luas di berbagai wilayah Indonesia. Pulau Jawa mencatat cakupan terbesar dengan 1.291 lokasi, disusul Kalimantan sebanyak 412 lokasi.

Selanjutnya, Sulawesi mencatat 199 lokasi, Sumatera 124 lokasi, Bali dan Nusa Tenggara 99 lokasi. Kemudian Maluku 50 lokasi dan Papua 25 lokasi.

Di Jawa, penanganan antara lain mencakup penyediaan air bersih bagi 694.147 jiwa. Pemerintah juga menjaga ketersediaan air untuk 28.582 hektare sawah di wilayah tersebut.

Dody menjelaskan sebaran penanganan menggambarkan luasnya tantangan kekeringan yang dihadapi pemerintah. Kondisi tersebut sekaligus membutuhkan penanganan sesuai karakteristik sumber daya air dan infrastruktur setiap daerah.

Kementerian PU akan terus memantau perkembangan ketersediaan air di wilayah yang masih mengalami kekeringan. Koordinasi dengan unit pelaksana teknis di daerah juga diperkuat dengan mengoptimalkan sumber daya air dan infrastruktur yang tersedia.

“Dengan langkah tersebut, pemerintah berupaya menjaga agar kebutuhan air masyarakat tetap terpenuhi. Sekaligus mempertahankan produktivitas pertanian selama periode kekeringan berlangsung,” katanya.