DPR Dorong Reforma Agraria Terintegrasi dengan MBG dan Kopdes Merah Putih

RRI.CO.ID, Jakarta - Anggota Badan Legislasi DPR RI Azis Subekti mendorong pelaksanaan reforma agraria diintegrasikan dengan Program Makan Bergizi Gratis, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, dan program hilirisasi pertanian. Menurutnya pembagian atau penataan tanah tidak akan otomatis meningkatkan kesejahteraan masyarakat apabila penerima manfaat tidak memiliki modal, teknologi, kelembagaan dan kepastian pasar.

"Tanah saja tidak cukup. Orang miskin yang memperoleh tanah tanpa modal, teknologi, organisasi, dan pasar dapat berubah menjadi pemilik aset yang tetap miskin," kata Azis, Kamis, 10 September 2026.

Azis mengatakan hal tersebut terkait dengan RUU Pengaturan Reforma Agraria yang saat ini telah menjadi RUU usul DPR. Menurut legislator Fraksi Gerindra itu, RUU tersebut mempunyai peluang menjadi instrumen pembangunan ekonomi rakyat apabila reforma agraria tidak dipandang hanya sebagai persoalan administrasi pertanahan.

Ia menilai setiap kawasan reforma agraria idealnya diikuti program pemberdayaan ekonomi sesuai potensi wilayah. Petani yang memperoleh atau mempunyai kepastian penguasaan tanah, misalnya, perlu memperoleh akses terhadap benih, pupuk, peralatan, pembiayaan, gudang, teknologi pengolahan hingga pasar.

"Kalau tanah sudah diberikan tetapi petani tetap tidak mempunyai pembeli dan posisi tawarnya tetap lemah, berarti struktur ekonominya belum berubah," ujarnya. Menurut Azis, MBG dapat mengambil peran penting karena program tersebut menciptakan kebutuhan pangan secara teratur di berbagai daerah.

Kebutuhan beras, telur, sayuran, buah, ikan, susu dan komoditas lainnya, kata dia, dapat menjadi pasar bagi petani, peternak, nelayan, koperasi serta UMKM setempat. "Anggaran negara untuk MBG jangan hanya menghasilkan makanan bergizi, sedapat mungkin uang itu juga berputar kembali di daerah dan meningkatkan kemampuan produsen pangan lokal," ujarnya.

Sementara itu, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dinilai dapat menjadi penghubung antara produsen kecil dengan kebutuhan pasar tersebut. Koperasi dapat menghimpun hasil produksi dalam jumlah yang lebih besar sekaligus menangani pergudangan, logistik, pembiayaan dan pengolahan.

Azis mengatakan mata rantai tersebut kemudian perlu dilanjutkan dengan hilirisasi agar hasil pertanian tidak selalu dijual dalam bentuk bahan mentah. "Kalau reforma agraria memberikan basis produksinya, koperasi membangun organisasinya, MBG memberikan pasar dan hilirisasi mempertahankan nilai tambahnya, kita mulai memiliki satu ekosistem ekonomi rakyat yang utuh," ucapnya.

Ia berharap pembahasan RUU Reforma Agraria dapat menghasilkan kebijakan yang tidak hanya menyelesaikan persoalan tanah. Tetapi juga memperkuat ketahanan pangan serta perekonomian desa.