Wakil Ketua Komisi VII DPR: Standardisasi Industri Tak Marginalkan Petani Kecil
- 09 Sep 2026 16:39 WIB
- Pusat Pemberitaan
Poin Utama
- Wakil Ketua Komisi VII DPR, Chusnunia Chalim, meminta standardisasi industri tidak marginalkan petani kecil.
RRI.CO.ID, Jakarta – Wakil Ketua Komisi VII DPR, Chusnunia, Chalim meminta standardisasi industri tidak memarginalkan petani kecil. Hal tersebut disampaikannya pada Rapat Dengar Pendapat bersama Badan Standardisasi Nasional (BSN), Selasa 8 September 2026.
Politisi PKB itu menambahkan kebijakan standardisasi dapat menjadi pisau bermata dua bagi petani kecil. Menurut dia, keterbatasan akses membuat petani kesulitan memenuhi standar, yang ditetapkan pembeli besar.
“Pada kenyataannya masih banyak petani tidak memiliki akses kepada pelatihan, informasi pasar terkini, atau alat-alat modern,” ujarnya. “Padahal ini diperlukan untuk memenuhi standar keberlanjutan yang ditetapkan pembeli besar.”
Menurut Chusnunia, standar tersebut lebih mudah dipenuhi perusahaan pertanian berskala besar. Terutama karena memiliki kapasitas modal dan tenaga ahli, untuk memenuhi berbagai persyaratan.
Perempuan 44 tahun itu juga merujuk konsep Sustainability Standards Paradox dalam melihat kesenjangan kepatuhan tersebut. Konsep itu menjelaskan pertanian skala besar cenderung lebih mudah memenuhi ambang batas kepatuhan.
Sedangkan petani kecil menghadapi kebutuhan modal awal, pelatihan, dan investasi infrastruktur yang tidak sebanding dengan kapasitasnya. Kondisi tersebut berpotensi membuat petani kecil tersisih dari rantai pasok industri.
“Di satu sisi, standardisasi seperti sertifikasi ini dibuat untuk menjamin keamanan pangan dan kualitas produk di pasar modern,” ujarnya. “Namun di sisi lain, penerapan yang kaku serta tanpa pendampingan memang berpotensi meminggirkan petani skala kecil.”
Chusnunia juga mengingatkan industrialisasi tidak boleh mengorbankan keberadaan petani dalam rantai pasok. Menurut dia, petani akan mendapat kesulitan untuk memenuhi berbagai biaya, yang muncul akibat penerapan standar.
Sebagai pemasok komoditas unggulan pertanian, Indonesia membutuhkan kejelasan dan legalitas standar. Karena itu, keterlibatan petani kecil dalam rantai pasok perlu mendapat perhatian khusus.
Mantan Wakil Gubernur Lampung itu meminta pemerintah menyiapkan konsep dan strategi agar standardisasi tidak menjadi alat eksklusi. Salah satu caranya adalah memperkuat kelembagaan petani melalui koperasi atau kelompok tani.
“Misalnya para petani kecil harus bergabung dalam koperasi atau kelompok tani,” ucapnya. “Tujuannya untuk membagi biaya sertifikasi dan meningkatkan daya tawar kolektif.”
Chusnunia juga meminta pemerintah bersama industri merancang standar yang adaptif terhadap kapasitas petani lokal. Pendekatan tersebut dinilai penting agar standardisasi tetap menjaga kualitas sekaligus melindungi keberlanjutan petani kecil.
“Perlu keterlibatan para pemangku kepentingan dan pelaku usaha agar sektor komoditas unggulan indonesia dapat terus memberikan kebermanfaatan ekonomi,” ujarnya. “Terutama bagi para smallholder sebagai salah satu rantai pasok terbesar.”
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....