DPR Tekankan Kepentingan Nasional dalam Standar Sawit Berkelanjutan Indonesia
- 08 Sep 2026 22:14 WIB
- Pusat Pemberitaan
Poin Utama
- Chusnunia meminta kepastian pemenuhan EUDR dapat menjamin daya saing produk sawit Indonesia
- Indonesia perlu memastikan standar sawit berkelanjutan mengutamakan kepentingan nasional, bukan sekadar mengikuti ekspektasi Eropa
- Standardisasi perlu berjalan beriringan dengan perlindungan petani agar tidak termarginalkan dalam rantai pasok
RRI.CO.ID, Jakarta - Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Chusnunia Chalim menyoroti daya saing produk sawit Indonesia setelah mengikuti standar European Union Deforestation Regulation (EUDR). Menurutnya, Indonesia perlu memastikan pemenuhan standar tersebut memberikan jaminan bagi produk nasional.
“Namun tetap kita perlu bicara yang lebih ini sebagai ini daya saing produk kita. Pertama adalah apa jaminan ketika Indonesia sudah mengikuti kemauan dari European Union Deforestation Regulation ini, apakah sudah segitu aja?,” katanya dalam Rapat Dengar Pendapat Panja tentang Standardisasi Nasional dengan pakar di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa, 8 September 2026.
Chusnunia juga mengingatkan adanya kemungkinan persyaratan lain setelah produk Indonesia memenuhi ketentuan yang ditetapkan Uni Eropa. Ia menilai penerapan standar tersebut tidak dapat dilepaskan dari kemungkinan terjadinya perang dagang.
Selain itu, ia menyoroti kedaulatan dan kepentingan nasional dalam pembangunan standar sawit berkelanjutan Indonesia untuk jangka panjang. Ia menilai perlu dipastikan standar tersebut dibangun demi kepentingan industri nasional, bukan sekadar menyesuaikan ekspektasi Eropa.
“Tentang kedaulatan dan kepentingan nasional, apakah kita sedang membangun standar sawit berkelanjutan Indonesia untuk kepentingan jangka panjang industri nasional. Atau sebenarnya sedang menyesuaikan standar nasional agar memenuhi ekspektasi Eropa?,” kata Chusnunia.
Ia turut menyoroti posisi kepentingan nasional dan kedaulatan standar Indonesia dalam menentukan standar sawit berkelanjutan. Ia juga melihat perlunya peluang Indonesia memperjuangkan standar baru agar dapat diterapkan secara internasional.
Pada sisi lain, Chusnunia menyoroti rantai pasok karena industrialisasi dengan standar tinggi dapat menyingkirkan petani. Menurutnya, standar tersebut juga menimbulkan tambahan biaya, termasuk sertifikasi dan berbagai kebutuhan lainnya.
Ia kemudian menekankan pentingnya standardisasi berjalan beriringan dengan perlindungan terhadap petani dalam rantai pasok. Ia berharap petani tetap memiliki ruang dan tidak menjadi pihak yang termarginalkan akibat penerapan standar tersebut.
“Apakah memungkinkan ini beriringan? Jadi standarisasinya juga berjalan. Tapi ruang-ruang untuk petani untuk tidak jadi pihak yang termarjinalkan dalam rantai pasok ini tetap bisa gitu, seperti apa konsepnya,” ucapnya.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....