CELIOS Prakirakan Kerugian Akibat Karhutla, Tembus 123,1 Triliun

RRI.CO.ID, Jakarta - Center for Economic and Law Studies (CELIOS) belum lama ini merilis laporan tentang potensi kerugian negara akibat karhutla. Laporan tersebut menyatakan, total biaya ekonomi dan biaya kesehatan akibat karhutla sepanjang Januari-Agustus 2026 berpotensi mencapai Rp39,29 hingga Rp123,1 triliun.

“Angka Rp123,1 triliun ini setara 49,1 persen dari proyeksi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kalimantan Tengah tahun 2026," kata Direktur Ekonomi CELIOS, Nailul Huda dikutip Minggu, 6 September 2026. Ia menegaskan angka itu belum menghitung skenario meluasnya karhutla hingga akhir tahun, artinya potensi kerugiannya bisa lebih besar.

CELIOS menggunakan pendekatan yang dikembangkan Kiely dkk (2021) dalam jurnal Nature Communications dalam menghitung potensi kerugian. Pendekatan itu dikombinasikan dengan data historis World Bank untuk krisis 2015 dan 2019.

CELIOS mengestimasi total kerugian ekonomi dari hilangnya aset fisik dan aktivitas ekonomi mencapai Rp29,54 triliun. Jumlah itu setara dengan 0,23 persen dari PDB nasional.

"Angka itu bukan sekadar nilai kayu atau lahan yang hangus, melainkan kontraksi aktivitas ekonomi yang lebih luas. Aktivitas mulai dari perdagangan, pertanian, hingga akomodasi makanan dan minuman ikut mengalami kontraksi akibat asap dan gangguan produksi," ujar Nailul.

Dari sisi wilayah, Kalimantan Barat mencatat dampak nominal terbesar, mencapai Rp5,7 triliun. Kemudian Papua Barat mencapai Rp4,3 triliun dan Nusa Tenggara Timur sebesar Rp2,8 triliun.

"Hal itu menunjukkan,karhutla kini bukan hanya persoalan Kalimantan dan Sumatra, tapi sudah merambat ke Indonesia Timur,” ucap Nailul. Dampak karhutla, tambahnya, juga berpotensi mengikis penerimaan negara.

Menurut Nailul, secara total ada sekitar Rp269,86 miliar potensi penerimaan pajak bersih daerah yang hilang akibat karhutla tahun ini. Jawa Timur kehilangan potensi pajak bersih terbesar, mencapai Rp93,8 miliar, disusul Kalimantan Barat Rp28,9 miliar.

Dampak fiskal karhutla tidak berhenti di provinsi yang terbakar saja, tapi merambat ke provinsi lain lewat keterkaitan sektor turunan. Nailul mencontohkan sektor industri olahan kayu, pulp and paper, serta furnitur.

Selain dampak ekonomi, laporan CELIOS juga menyoroti lonjakan biaya kesehatan akibat karhutla. CELIOS memaparkan dua skenario perhitungan, masyarakat yang terdiagnosis ISPA oleh tenaga kesehatan, dan masyarakat yang terdiagnosis ditambah bergejala ISPA.

Untuk skenario masyarakat yang benar-benar terdiagnosis, potensi jumlahnya mencapai 1,78 juta orang dengan total biaya kesehatan Rp9,75 triliun. Jumlah itu terdiri dari biaya kesehatan langsung (rawat inap dan rawat jalan) Rp7,13 triliun dan biaya kesehatan tidak langsung Rp2,63 triliun.

Kalau masyarakat yang bergejala namun tidak sempat memeriksakan diri, dimasukkan dalam hitungan, potensi jumlahnya melonjak jadi 17,4 juta jiwa. Sehingga total biaya kesehatan mencapai Rp93,56 triliun, setara 67,6 persen dari total anggaran fungsi kesehatan di APBN 2026.

“Yang menarik, ranking provinsi untuk biaya kesehatan tidak sejalan dengan ranking luas lahan terbakar. Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, dan Riau justru menjadi tiga provinsi dengan dampak biaya kesehatan terbesar," ujar Nailul.

Jawa Timur membutuhkan biaya kesehatan Rp13,65 triliun, NTB membutuhkan Rp19,01 triliun, dan Riau membutuhkan Rp10,31 triliun. Padahal di tiga daerah itu, luas lahan terbakarnya tidak setinggi di Kalimantan Barat.

"Itu karena kepadatan penduduk yang tinggi di provinsi-provinsi tersebut membuat jumlah warga berisiko jauh lebih besar. Provinsi Jawa Timur berpenduduk terbesar di Indonesia, perlu mulai waspada terhadap titik-titik kebakaran lahan di wilayahnya,” kata Nailul.

Berdasarkan data SIPONGI KLHK, luas areal terbakar periode Januari-Agustus 2026 mencapai 202.010,96 hektare secara nasional. Kalimantan Barat mendominasi seluas 38.310,86 hektar, hampir 1,5 kali lipat dari provinsi kedua, Papua Selatan (25.838,53 hektare).

Sebaran karhutla tahun ini tidak lagi terkonsentrasi di sabuk gambut klasik Sumatra-Kalimantan, lonjakan karhutla juah terjadi di Papua Selatan. Sedangkan provinsi non-gambut seperti NTT, NTB dan Jawa Timur masuk dalam daftar wilayah terdampak signifikan.