Indef Usulkan Penyesuaian Standar Garis Kemiskinan

RRI.CO.ID, Jakarta - Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Esther Sri Astuti, berpandangan garis kemiskinan Badan Pusat Statistik (BPS) masih terlalu rendah menggambarkan biaya hidup masyarakat Indonesia. Menurutnya, standar tersebut perlu disesuaikan pendapatan per kapita agar kondisi kesejahteraan masyarakat miskin dapat tergambar secara lebih realistis.

Esther menilai bantuan sosial belum efektif mengentaskan kemiskinan karena penurunannya relatif kecil dibandingkan besarnya anggaran yang disalurkan pemerintah. Ia mendorong penciptaan pekerjaan produktif agar keluarga miskin memperoleh kesempatan memperbaiki pendapatan serta taraf hidup berkelanjutan.

“Garis kemiskinan BPS masih rendah sehingga perlu disesuaikan dengan rata-rata pendapatan per kapita masyarakat Indonesia kini,” ujar Esther kepada PRO 3 RRI, Jumat, 4 September 2026.

Menurutnya, standar garis kemiskinan BPS kerap dinilai terlalu rendah dan belum sepenuhnya mencerminkan realita ekonomi di lapangan, seperti masih ditemuinya gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) serta antrean panjang pencari kerja. Esther melanjutkan, sehingga angka kemiskinan resmi sering dianggap tidak menggambarkan kondisi riil daya beli masyarakat.

Esther mengatakan, terkadang orang yang dikategorikan penduduk miskin itu tidak serta merta dia miskin dalam aspek multidimensi. Ia berpandangan, persoalan kemiskinan tidak hanya berkaitan pendapatan, tetapi juga pendidikan, sanitasi, kesehatan, serta kualitas hunian masyarakat miskin.

Ia menjelaskan, keluarga miskin berpotensi melahirkan kemiskinan berikutnya apabila akses pendidikan dan kesempatan kerja produktif masih terbatas berkelanjutan di daerah. Esther menambahkan, minimnya keterampilan dan ijazah membuat keturunan keluarga miskin sering terjebak di pekerjaan berpenghasilan rendah.

“Dengan pendidikan lebih tinggi, anak keluarga miskin memiliki peluang memperoleh pekerjaan lebih baik dan meningkatkan pendapatan keluarganya,” paparnya.

Esther mengingatkan, integrasi serta pembaruan data penerima bantuan sosial perlu dilakukan berkala untuk mencegah penyaluran bantuan tidak tepat. Kondisi tersebut penting agar kebijakan pengentasan kemiskinan lebih efektif, sekaligus memastikan bantuan pemerintah benar-benar menjangkau masyarakat yang membutuhkan.