Kepala BAKOM Beberkan Empat Prioritas Pemerintahan Prabowo

RRI.CO.ID, Jakarta – Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (BAKOM) Muhammad Qodari membeberkan empat program utama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Paparan tersebut disampaikan dalam Sarasehan Alumni Connect PPI Dunia 2026 di Auditorium RRI, Jakarta, Sabtu, 5 September 2026.

Qodari menyebut kemandirian dan swasembada nasional menjadi prioritas pertama pemerintah. Fokus tersebut mencakup penguatan ketahanan pangan dan energi sebagai agenda strategis.

Menurut Qodari, produksi beras nasional telah melampaui kebutuhan masyarakat. Sementara itu, pemerintah terus mempercepat upaya mencapai kemandirian energi.

Prioritas kedua adalah pembangunan sumber daya manusia unggul. Upaya tersebut dilakukan melalui program Makan Bergizi Gratis, penurunan stunting, dan peningkatan kualitas pendidikan.

Qodari menilai penguatan pendidikan sejak usia dini menjadi bagian penting pembangunan sumber daya manusia. Fondasi tersebut diperlukan untuk mendukung lahirnya generasi Indonesia yang unggul.

Prioritas ketiga menyangkut peningkatan pendapatan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah mendorongnya melalui peningkatan nilai tukar petani, pembangunan desa nelayan, dan penguatan Koperasi Merah Putih.

Sementara itu, penegakan hukum dan keadilan sosial menjadi prioritas keempat pemerintahan Presiden Prabowo. Program tersebut antara lain mencakup penertiban pelanggaran kawasan hutan dan penguatan Satgas PKH.

Di sisi lain, Koordinator Presidium Alumni Connect PPI Dunia Achmad Adhitya menilai alumni dapat berkontribusi melalui berbagai inovasi. Menurutnya, sejumlah alumni telah mengembangkan inovasi yang berpotensi memberikan manfaat bagi masyarakat Indonesia.

“Misalnya alumni yang berasal dari Jerman. Misalnya dia sudah buat alat pirolisis mengubah sampah plastik menjadi solar,” ujar Adhitya.

Adhitya mengatakan, pemerintah dapat memfasilitasi berbagai inisiatif masyarakat agar berkembang. Utamanya, melalui kolaborasi lintas kementerian.

“Pemerintah kan sifatnya memfasilitasi dan mendorong untuk pengembangan. Kegiatan-kegiatan yang sudah dibuat ini mungkin bisa sejalan dengan kegiatan kementerian,” katanya.

Menurut Adhitya, kolaborasi tersebut dapat memperluas manfaat berbagai inovasi yang telah dikembangkan masyarakat. Pemerintah juga dinilai perlu membuka akses bagi diaspora untuk berkontribusi terhadap pembangunan Indonesia.

Ia menilai keterlibatan pemerintah dapat memperkuat berbagai program yang telah berjalan di masyarakat. Dengan demikian, kontribusi alumni dan diaspora dapat memberikan dampak yang lebih luas bagi Indonesia.