Puan Dorong Penanganan Karhutla Terpadu, Utamakan Keselamatan Warga
- 04 Sep 2026 19:21 WIB
- Pusat Pemberitaan
Poin Utama
- Ketua DPR RI Puan Maharani mendorong pemerintah mengoptimalkan penanganan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) yang semakin meluas di Indonesia.
- Kabut asap akibat Karhutla mengancam keselamatan warga serta menghambat aktivitas ekonomi dan kehidupan masyarakat secara signifikan.
- Puan menginginkan penanganan Karhutla dilakukan secara terpadu di bawah satu kendali dengan fokus pada pemadaman, kesehatan warga, pendidikan, dan bantuan keluarga terdampak.
RRI.CO.ID, Jakarta - Ketua DPR RI Puan Maharani mendorong Pemerintah mengoptimalkan penanganan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) yang semakin meluas. Menurut Puan, kabut asap akibat Karhutla mengancam keselamatan warga serta menghambat aktivitas ekonomi dan kehidupan masyarakat.
Puan menginginkan penanganan Karhutla dilakukan secara terpadu di bawah satu kendali. Langkah tersebut tidak hanya berfokus pada pemadaman, tetapi juga mencakup kesehatan warga, keberlangsungan pendidikan, dan bantuan bagi keluarga terdampak.
“Penanganan Karhutla harus satu kendali yang prosesnya harus memadukan langkah-langkah pemadaman api. Perlindungan kesehatan masyarakat, penyelenggaraan pendidikan, dan dukungan kepada keluarga terdampak,” kata Puan dalam keterangan persnya, Jumat, 4 September 2026.
Sebaran Karhutla yang memunculkan kabut asap pekat telah berdampak terhadap kesehatan serta aktivitas masyarakat. Gangguan tersebut terjadi di sejumlah wilayah di Kalimantan dan Sumatra.
Situasi Karhutla hingga awal September dilaporkan semakin meluas dan membesar di tengah kemarau ekstrem yang diperparah fenomena El Niño. Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat bahkan telah menjadi zona merah dengan ribuan titik panas (hotspot).
Puan melihat persoalan Karhutla memiliki dampak yang lebih luas daripada kerusakan lingkungan. Menurutnya, asap kebakaran dapat mengganggu kesehatan, kegiatan ekonomi, proses pendidikan, transportasi, hingga wilayah lain di luar lokasi kebakaran.
“Asap yang muncul dari Karhutla dapat mengganggu kesehatan, aktivitas ekonomi, pendidikan, transportasi. Bahkan berpotensi menimbulkan dampak lintas wilayah,” ucap Puan.
Puan turut menyoroti kebutuhan koordinasi antarpemerintah dalam menangani Karhutla. Pemerintah daerah bersama kementerian dan lembaga terkait perlu memastikan berbagai dampak kebakaran ditangani secara terarah dan terpadu.
“Lintas koordinasi untuk memastikan setiap aspek yang terdampak dapat tertangani dengan lebih terarah dan terpadu. Yang pasti, keselamatan dan kesehatan warga harus menjadi indikator utama penanganan Karhutla,” ujar Puan.
Puan menekankan perlunya keterlibatan berbagai pihak dalam penanganan Karhutla. Pemerintah pusat dan daerah, aparat, masyarakat, serta pengelola kawasan perlu memperkuat koordinasi dalam merespons kebakaran.
“Kecepatan respons sangat menentukan. Semakin lama sebuah titik api dibiarkan, semakin besar pula biaya dan sumber daya yang dibutuhkan untuk mengendalikannya,” kata Puan.
Puan juga menyatakan dukungannya terhadap penyegelan 21 badan usaha yang lahannya terindikasi berkaitan dengan Karhutla di tujuh provinsi. Ia meminta perkembangan proses penegakan hukum dan pemberian sanksi kepada pihak yang bertanggung jawab disampaikan secara terbuka kepada masyarakat.
DPR akan turut mengawal penanganan Karhutla melalui lintas komisi karena persoalan tersebut berdampak pada sejumlah bidang. Pengawalan mencakup sektor kehutanan dan lingkungan, kebencanaan, kesehatan, pendidikan, serta penegakan hukum.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....