Ketua DPR Minta Penanganan Karhutla Dilakukan dalam Satu Kendali

RRI.CO.ID, Jakarta - Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah menangani kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dalam satu kendali. Hal ini penting untuk memastikan perlindungan terhadap masyarakat terdampak.

Puan mengatakan kabut asap akibat karhutla dapat mengancam kesehatan dan keselamatan masyarakat. Karena itu, penanganannya perlu dilakukan secara terpadu dengan melibatkan berbagai pihak.

"Asap yang muncul dari karhutla dapat mengganggu kesehatan, aktivitas ekonomi, pendidikan, transportasi. Bahkan, berpotensi menimbulkan dampak lintas wilayah," kata Puan dalam keterangannya di Jakarta, Jumat 4 September 2026.

Menurut Puan, penanganan karhutla tidak cukup hanya dengan memadamkan api. Pemerintah juga perlu memastikan perlindungan kesehatan masyarakat, keberlangsungan pendidikan, serta dukungan bagi keluarga yang terdampak.

Karena itu, ia meminta koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, aparat, masyarakat, dan pengelola kawasan diperkuat agar setiap dampak karhutla dapat ditangani secara terarah dan terpadu. "Yang pasti, keselamatan dan kesehatan warga harus menjadi indikator utama penanganan karhutla," ujarnya.

Puan juga mengingatkan pentingnya kecepatan respons dalam menangani titik api. Menurutnya, penanganan sejak dini dapat mencegah kebakaran meluas sekaligus menekan kebutuhan biaya dan sumber daya.

“Semakin lama sebuah titik api dibiarkan, semakin besar pula biaya dan sumber daya yang dibutuhkan untuk mengendalikannya,” katanya.