Poin Utama
- Komnas HAM mendorong pemulihan situasi HAM di Papua melalui Tim Papua.
- Komnas HAM mendorong pemulangan pengungsi dan pemenuhan hak dasar masyarakat.
- Komnas HAM akan berkolaborasi dengan Pansus Papua DPD RI dalam kunjungan ke Papua.
RRI.CO.ID, Jakarta - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) terus mendorong upaya pemulihan HAM di Papua. Upaya tersebut mencakup pemulihan masyarakat terdampak konflik serta pemenuhan hak dasar warga.
Anggota Komnas HAM, Atnike Nova Sigiro, mengatakan pihaknya telah membentuk Tim Papua sejak 2022. Tim tersebut dibentuk untuk merespons situasi konflik dan kekerasan yang belum sepenuhnya pulih.
"Kami melihat bahwa situasi di Papua dari tahun ke tahun belum juga pulih dari persoalan konflik dan kekerasan. Kekerasan antara aparat dan kelompok sipil bersenjata tidak hanya menimbulkan korban jiwa, tetapi juga menimbulkan permasalahan sosial ekonomi di Papua, yaitu terjadinya pengungsian internal," ujarnya dalam konferensi pers di Gedung Parlemen, Jakarta, Kamis, 3 September 2026.
Menurut Atnike, pengungsian internal menjadi salah satu persoalan sosial ekonomi akibat konflik dan kekerasan di Papua. Ia menilai kondisi tersebut dapat memengaruhi pemenuhan hak masyarakat terhadap layanan dasar.
Komnas HAM juga mendorong agar masyarakat yang mengungsi dapat kembali ke kampung halaman. Selain itu, masyarakat diharapkan kembali memperoleh hak atas pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan.
Upaya tersebut juga dilakukan melalui kolaborasi dengan Pansus Papua DPD RI. Komnas HAM menyatakan siap mendukung Pansus sesuai tugas dan kewenangannya dalam bidang hak asasi manusia.
Sementara itu, Ketua Pansus Papua DPD RI sekaligus Wakil Ketua DPD RI, Yorrys Raweyai, menyambut keterlibatan Komnas HAM. Ia menyebut, Pansus akan melibatkan Komnas HAM dalam setiap kunjungan kerja ke sejumlah wilayah Papua.
"Nah, kemudian itu kita akan kawal bersama-sama dengan Komnas HAM. Nanti kita akan punya kesepakatan bahwa dalam setiap kegiatan kunjungan ke sana, kami akan melibatkan Komnas HAM untuk sama-sama, ya," ucapnya.
Yorrys mengatakan Pansus akan melihat langsung kondisi masyarakat dan mendengar persoalan di lapangan. Kunjungan pertama dijadwalkan pada 13 September ke Maybrat, Sorong Selatan, dan Timika.
Ia menyebut, hasil kunjungan tersebut akan menjadi bahan rekomendasi kepada pemerintah. Pansus juga akan mengkaji persoalan Proyek Strategis Nasional (PSN) sebagai bagian dari mandat kerja di Papua.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....