IDR: Saatnya Ormas Islam Bergerak dari Mobilisasi ke Partisipasi Politik

RRI.CO.ID, Jakarta - Direktur Eksekutif Indonesia Development Research (IDR) Fathorrahman Fadli menilai sudah saatnya organisasi kemasyarakatan (ormas) Islam. Khususnya, Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah, meningkatkan perannya dari sekadar menjadi kekuatan mobilisasi politik menuju partisipasi politik yang lebih rasional, beradab, dan berkelanjutan.

Menurut Fathorrahman, mobilisasi politik merupakan praktik yang lumrah dalam perjalanan politik Indonesia. Pada masa Orde Baru, mobilisasi politik dilakukan penguasa untuk mempertahankan kekuasaan, antara lain melalui Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun TNI-Polri.

Praktik tersebut, kata dia, tidak sepenuhnya hilang setelah era Reformasi. Mobilisasi masih dilakukan oleh berbagai kontestan politik, terutama kelompok yang sedang berkuasa.

"Setiap ada kelompok atau organisasi yang memiliki massa untuk dikonversi menjadi suara, maka pastilah akan menjadi rebutan untuk dimobilisasi," kata Fathorrahman dikutp dari artikel yang ditulisnya, Selasa 1 September 2026. Dalam konteks organisasi keagamaan, ia menyebut NU dan Muhammadiyah sebagai dua kekuatan utama yang memiliki sejarah panjang dan pengaruh strategis dalam kehidupan politik Indonesia.

Meski bukan partai politik, kedua ormas Islam tersebut memiliki peran signifikan dalam membentuk kehidupan sosial, pendidikan, dan politik masyarakat. Fathorrahman menilai kontribusi NU dan Muhammadiyah terhadap pembangunan bangsa terlihat jelas melalui jaringan pendidikan yang mereka bangun.

Menurutnya, NU memiliki jaringan pesantren yang luas, sementara Muhammadiyah mengembangkan sekolah hingga perguruan tinggi di berbagai daerah. "Keduanya adalah dua sayap Garuda Indonesia yang seharusnya dapat terbang secara bersama-sama mengikuti prinsip aeronautika pesawat modern," ujar Mr Ong, panggilan akrabnya.

Ia menekankan, bahwa pengalaman panjang kedua organisasi dalam membangun pendidikan semestinya menjadi modal penting untuk memberikan arah bagi kehidupan politik bangsa.

Karena itu, potensi besar warga NU dan Muhammadiyah dinilai tidak seharusnya hanya dimanfaatkan sebagai kekuatan mobilisasi suara ketika pemilu berlangsung.

"Maka, sudah saatnya kiranya potensi besar warga NU dan Muhammadiyah tidak lagi hanya berguna sebagai bentuk mobilisasi politik. Namun, mesti bergerak naik kelas menjadi bentuk partisipasi politik yang lebih rasional dan beradab," katanya.

NU Dinilai Punya Modal Besar

Fathorrahman secara khusus menyoroti potensi NU sebagai salah satu organisasi dengan basis massa besar di Indonesia. Menurutnya, sejarah NU menunjukkan bahwa tokoh-tokohnya memiliki kontribusi dalam mendirikan dan membangun bangsa.

Ia menyebut nilai-nilai Islam moderat, toleransi, dan kerukunan antarumat beragama sebagai modal sosial penting yang dimiliki NU.

Dalam catatan IDR, modal tersebut dapat dikelola secara lebih optimal apabila diikuti dengan penguatan kualitas pendidikan dan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.

"Ormas Islam terbesar di Indonesia yang didirikan oleh KH Hasyim Asy'ari ini terbukti mampu mengusung nilai-nilai Islam yang moderat, mengedepankan toleransi dan kerukunan antarumat beragama," ujarnya.

Fathorrahman juga menilai jaringan pesantren NU memiliki fungsi strategis dalam membangun kualitas sumber daya manusia. Namun, tradisi pesantren menurutnya perlu terus didorong agar semakin rasional dan mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman.

Ia meyakini modernitas dan tradisionalitas tidak harus dipertentangkan. Sebaliknya, kemajuan justru dapat menjadi lebih kokoh apabila dibangun di atas akar tradisi yang kuat.

"Jika ini berhasil, maka NU akan menjadi kekuatan raksasa, yang massanya tidak hanya dimobilisasi. Namun, akan bergerak positif menjadi bentuk partisipasi pada pembangunan bangsa dan negara," ujarnya.

Jangan Hanya Dicari Saat Pemilu

Fathorrahman menekankan pentingnya garis kepemimpinan dan koordinasi yang kuat di setiap tingkatan organisasi. Hal itu diperlukan agar warga NU memiliki ruang yang lebih besar untuk berpartisipasi dalam pembangunan.

Dengan demikian, warga NU tidak hanya dimobilisasi ketika pemilu berlangsung, tetapi juga tetap memiliki peran setelah kontestasi politik berakhir. Ia mengapresiasi keterlibatan NU dalam berbagai kegiatan sosial dan kemanusiaan, mulai dari pendidikan, kesehatan hingga pemberdayaan ekonomi.

Namun, menurutnya, partisipasi tersebut perlu diperkuat melalui pengembangan lembaga pendidikan tinggi yang telah dirintis NU.

Ia menilai Universitas Nahdlatul Ulama (UNU) perlu didorong menjadi pusat pengembangan riset yang memiliki dampak langsung terhadap kehidupan masyarakat.

Salah satu bidang yang dinilai strategis adalah riset pertanian modern. Pengembangan sektor tersebut dinilai relevan dengan kondisi banyak warga NU yang tinggal di wilayah pedesaan.

"Dalam hemat saya, penting kiranya UNU mengembangkan riset-riset pembangunan sektor pertanian modern agar warganya yang bermukim di pedesaan dapat lebih hidup sejahtera," katanya.

Menurut Fathorrahman, penguatan sektor pertanian juga sejalan dengan agenda pemerintah dalam memperkuat ketahanan pangan nasional.

Pendidikan Politik hingga Kerja Sama dengan Parpol

Untuk mengubah pola dari mobilisasi menuju partisipasi politik, Fathorrahman menyebut sejumlah langkah yang dapat dilakukan NU.

Pertama, memperkuat pendidikan untuk melahirkan generasi yang memiliki pengetahuan dan kemampuan berpikir kritis.

Kedua, mengembangkan kader muda agar lebih siap memimpin dan berkontribusi di masyarakat maupun organisasi. Ketiga, meningkatkan partisipasi warga dalam proses politik dan sosial, termasuk dalam pengambilan keputusan di tingkat lokal hingga nasional.

Selain itu, NU dinilai perlu memperluas program pemberdayaan ekonomi dan kesehatan, membangun dialog antaragama. Serta terlibat dalam advokasi kebijakan publik yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat.

Dalam bidang politik, edukasi politik juga perlu ditingkatkan. Kader-kader NU yang terjun ke dunia politik perlu dibekali kemampuan kepemimpinan dan manajemen agar mampu menjalankan perannya secara efektif.

"Secara berkelanjutan, NU perlu melakukan kampanye kesadaran yang menekankan pentingnya suara dan partisipasi dalam pemilihan umum. Serta pengambilan keputusan politik," ujarnya.

Fathorrahman juga menilai kerja sama dengan partai politik tetap diperlukan. Namun, kerja sama tersebut harus dibangun berdasarkan kesesuaian nilai dan kepentingan masyarakat, bukan sekadar kepentingan elektoral jangka pendek.

"NU harus secara intensif membangun kerja sama dengan partai politik. Misalnya dengan membentuk aliansi dengan partai politik yang sejalan dengan nilai-nilai organisasi untuk memberikan ruang bagi anggota berpartisipasi," katanya.

Terakhir, ia menekankan pentingnya monitoring dan evaluasi terhadap kader yang terlibat dalam politik. Langkah tersebut diperlukan untuk memastikan anggota yang terjun ke dunia politik tetap menjalankan perannya sesuai dengan prinsip organisasi dan kepentingan masyarakat.

Dengan strategi tersebut, Fathorrahman berharap kekuatan besar ormas Islam tidak lagi berhenti sebagai objek perebutan suara dalam setiap pemilu. Tetapi berkembang menjadi kekuatan masyarakat sipil yang aktif menentukan arah pembangunan dan kebijakan publik.