12.128 Peserta Ikuti Vokasi Nasional, Kemnaker: Industri 'demand orchestrator'

RRI.CO.ID, Jakarta - Kemnaker RI mengubah, pendekatan dalam pelaksanaan Pelatihan Vokasi Nasional dengan menyesuaikan materi dan kurikulum berdasarkan kebutuhan dunia usaha dan industri. Strategi tersebut, diharapkan membuat peserta pelatihan memiliki kompetensi yang lebih relevan sekaligus meningkatkan peluang mereka terserap ke pasar kerja.

Menaker, Yassierli mengatakan, perubahan tersebut merupakan bagian dari perombakan ekosistem balai pelatihan vokasi di Indonesia. Pemerintah, tidak lagi berorientasi menghasilkan lulusan, tetapi memastikan keterampilan yang diajarkan benar-benar dibutuhkan perusahaan.

"Kemnaker telah meninggalkan pola lama yang hanya berfokus pada pasokan lulusan (supply-driven). Industri kini bertindak sebagai demand orchestrator yang mengidentifikasi kebutuhan keahlian serta menetapkan standar kompetensi sejak awal," kata Yassierli seperti dilansir Antara saat membuka Pelatihan Vokasi Nasional Batch 4 di Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BBPVP) Serang, Banten, Selasa, 1 September 2026.

Melalui pola baru tersebut, ia menjelaskan, perusahaan tidak lagi hanya berperan sebagai pihak yang menerima tenaga kerja setelah pelatihan selesai. Karena, pihak industri juga dilibatkan sejak tahap penyusunan kurikulum, pelaksanaan pelatihan, hingga memberikan komitmen perekrutan terhadap peserta yang memenuhi kebutuhan kompetensi.

Yassierli menyebutkan, peserta Pelatihan Vokasi Nasional Batch 4 merupakan kandidat yang telah melalui proses seleksi. Dari sekitar 30.000, orang yang mendaftar di seluruh Indonesia, sebanyak 12.128 peserta dinyatakan mengikuti pelatihan.

"Pelatihan tersebut diarahkan pada berbagai sektor yang dinilai memiliki kebutuhan tenaga kerja cukup besar. Bidang yang diberikan antara lain welding, green skill, smart operation, agroforestry, AI digital skill, hospitality, serta manufaktur," ucap Yassierli.

Selain mendapatkan pelatihan tanpa biaya, ia menuturkan, para peserta akan memperoleh sertifikat kompetensi setelah menyelesaikan program. Sertifikat tersebut, diterbitkan melalui Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) sebagai bukti kompetensi.

"Setelah menyelesaikan masa pelatihan secara gratis, lulusan dibekali sertifikat kompetensi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP). BNSP ini menjadi bukti konkret daya saing keterampilan mereka di mata industri," ujar Yassierli.

Kemnaker menilai, kebutuhan tenaga kerja terampil di berbagai sektor masih sangat besar. Sehingga, lulusan pelatihan vokasi memiliki peluang untuk masuk ke dunia kerja.

"Program ini diarahkan untuk membuka kesempatan bagi masyarakat yang ingin bekerja. Lalu, membangun usaha, maupun meningkatkan produktivitas," kata Yassierli.

Investasi Tembus Rp1.010 Triliun

Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto mengatakan, penguatan program pelatihan vokasi merupakan bagian dari stimulus pemerintah pada semester II 2026. Program tersebut diharapkan berjalan efektif, tepat sasaran, dan memberikan dampak langsung kepada masyarakat.

"Program ini merupakan arahan Bapak Presiden yang menjadi bagian dari stimulus di semester dua di tahun 2026. Hal ini perlu dijalankan secara efektif, tepat sasaran, dan berdampak bagi masyarakat," kata Airlangga di tempat yang sama.

Menurut Airlangga, penguatan pelatihan vokasi harus berjalan seiring dengan pertumbuhan investasi di Indonesia. Pemerintah perlu memastikan peningkatan investasi diikuti ketersediaan tenaga kerja yang memiliki keterampilan sesuai dengan kebutuhan industri.

Hingga semester I 2026, realisasi investasi nasional tercatat mencapai Rp1.010,6 triliun. Angka tersebut tumbuh 7,2 persen secara tahunan (year on year/YoY) dan telah mencapai 49,5 persen dari target investasi yang ditetapkan.

Investasi tersebut juga disebut telah menciptakan sekitar 1,4 juta lapangan kerja di berbagai wilayah Indonesia. Kondisi ini menunjukkan adanya kebutuhan terhadap tenaga kerja yang memiliki keterampilan sesuai dengan sektor-sektor yang berkembang.