Menko Polkam Minta Pemerintah Perkuat Penguasaan Ruang Digital Hadapi DFK
- 01 Sep 2026 15:44 WIB
- Pusat Pemberitaan
Poin Utama
- Djamari meminta pemerintah memperkuat penguasaan ruang digital untuk menghadapi disinformasi, fitnah, dan kebencian.
- Paparan konten negatif dinilai dapat memengaruhi karakter masyarakat, sehingga pemerintah perlu menghadirkan informasi yang benar dan membangun optimisme.
- Humas pemerintah diminta bertransformasi menjadi pengelola komunikasi strategis melalui penguatan koordinasi lintas kementerian, lembaga, TNI, Polri, dan pemerintah daerah.
RRI.CO.ID, Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam), Djamari Chaniago, meminta pemerintah memperkuat penguasaan ruang digital. Langkah tersebut diperlukan untuk menghadapi penyebaran disinformasi, fitnah, dan kebencian atau DFK.
Djamari menilai ruang digital telah menjadi medan strategis yang memengaruhi opini publik. Arus informasi yang berkembang di dalamnya juga dapat membentuk pola pikir hingga karakter masyarakat.
“Medan digital sekarang sangat strategis. Saya ibaratkan sebagai Padang Kurusetra atau medan tempur yang sangat besar,” ujar Djamari dalam Forum Koordinasi Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat (Bakohumas) di Jakarta, Selasa, 1 September 2026.
Menurut Djamari, media sosial menjadi salah satu saluran utama penyebaran berbagai konten negatif. Paparan DFK, kata-kata kasar, hingga konten tidak senonoh dikhawatirkan memengaruhi karakter masyarakat apabila tidak diantisipasi.
“Jangan sampai kita lengah sehingga karakter bangsa ini berubah menjadi lemah, mudah menyerah, dan pesimis. Kita tidak bisa menyerahkan negeri ini kepada orang-orang yang pesimis,” katanya.
Djamari mengatakan upaya menghadapi DFK akan semakin berat apabila ruang informasi sudah dikuasai pihak lain. Kondisi tersebut membutuhkan sumber daya, perangkat, serta anggaran lebih besar untuk mengembalikan penguasaan ruang digital.
“Kalau sudah dikuasai orang lain, perlu upaya keras untuk merebutnya kembali. Perlu sumber daya, perlu alat, dan perlu anggaran,” katanya.
Karena itu, Djamari meminta kekuatan pemerintah, TNI, Polri, kementerian/lembaga, dan pemerintah daerah dikoordinasikan. Sinergi tersebut dinilai penting untuk menghadapi disrupsi informasi sekaligus menjaga ruang digital tetap sehat.
Ia juga menilai fungsi humas pemerintah perlu diperkuat seiring perubahan pola komunikasi masyarakat. Humas kementerian/lembaga dan pemerintah daerah tidak cukup hanya menjalankan fungsi publikasi, tetapi perlu menjadi pengelola komunikasi strategis.
Djamari mengajak seluruh unsur pemerintah dan masyarakat menghadirkan informasi yang benar di ruang digital. Upaya tersebut sekaligus diperlukan untuk membangun optimisme dan menjaga kepercayaan publik.
Forum Bakohumas mengangkat tema “Optimalisasi Peran Humas Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah dalam Menghadapi DFK dan Disrupsi Informasi”. Forum tersebut turut menghadirkan Menkomdigi Meutya Viada Hafid, Kepala Bakom RI Muhammad Qodari, dan Wamendagri Bima Arya.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....