Pemerintah Perkuat Koordinasi Humas Pusat-Daerah Lawan DFK dan Hoaks

RRI.CO.ID, Jakarta – Pemerintah mendorong penguatan koordinasi kehumasan antarkementerian, lembaga, serta pemerintah daerah. Langkah tersebut diperlukan agar komunikasi kebijakan lebih cepat sekaligus mampu menghadapi disinformasi, fitnah, dan kebencian (DFK) serta hoaks.

Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid mengatakan, kerja sama menjadi kunci menghadapi derasnya informasi pada era digital. Koordinasi yang kuat diperlukan antara kementerian, lembaga, pemerintah provinsi, hingga kabupaten dan kota.

“Dalam melawan disinformasi dan juga hoaks, kita perlu kerja sama yang kuat, koordinasi yang kuat. Baik antarkementerian dan lembaga maupun juga di daerah-daerah,” ujarnya dalam forum koordinasi Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat (Bakohumas) di Graha Marinir Panti Perwira, Jakarta Pusat, Selasa, 1 September 2026.

Menurutnya, forum komunikasi kehumasan juga dapat menjadi ruang evaluasi terhadap penyampaian informasi pemerintah. Evaluasi diperlukan ketika komunikasi suatu kebijakan dinilai lambat atau belum dipahami masyarakat.

Forum tersebut, lanjut Meutya, diharapkan dapat berlangsung secara berkala dan dilanjutkan setiap tahun. Pertemuan rutin dinilai membantu pemerintah menyatukan narasi sekaligus mempercepat koordinasi komunikasi.

Hal yang sama disampaikan Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Kabakom) Muhammad Qodari. Ia menilai, komunikasi program memiliki posisi sama penting dengan pelaksanaan program pemerintah.

“Komunikasi kebijakan itu, komunikasi program itu sama pentingnya dengan program itu sendiri. Komunikasi program harus dijalankan supaya hasilnya semakin optimal,” katanya.

Ia mengatakan, pemerintah juga perlu memiliki agenda komunikasi yang teratur dan tidak hanya menunggu. Ruang informasi harus terus diisi dengan penjelasan mengenai kegiatan serta program pemerintah.

Menurutnya, komunikasi tersebut perlu menampilkan dampak nyata program bagi kehidupan masyarakat. Dengan begitu, program pemerintah memiliki wajah melalui masyarakat yang merasakan langsung manfaatnya.

Sementara itu, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya turut menyoroti besarnya jaringan kehumasan pemerintah yang tersedia hingga tingkat daerah. Menurutnya, jaringan tersebut perlu dipastikan bekerja maksimal dan tidak hanya menjalankan komunikasi satu arah.

Humas pemerintah juga didorong membaca percakapan publik sebagai bahan masukan dalam penyusunan kebijakan. Pola komunikasi dua arah diperlukan agar pemerintah memahami perkembangan aspirasi masyarakat.

Bima juga mendorong humas memperbanyak informasi positif serta cerita inspiratif dari berbagai daerah. Langkah tersebut diperlukan agar ruang digital tidak hanya dipenuhi respons terhadap informasi negatif.

“Supaya dunia maya kita tidak hanya sifatnya reaksi atau counter terhadap hal negatif. Ada berita baik, ada hal yang inspiratif,” ujarnya.

Penguatan koordinasi tersebut semakin diperlukan seiring digitalisasi yang membuat arus informasi bergerak semakin cepat. Forum tambahan kehumasan diharapkan memungkinkan koordinasi pemerintah dilakukan lebih intensif dan responsif.