DPR Soroti Dampak Karhutla terhadap Kesehatan dan Pendidikan

RRI.CO.ID, Jakarta – Ketua DPR RI Puan Maharani menyoroti kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang masih terjadi di sejumlah wilayah. Ia meminta pemerintah tidak hanya fokus pada penanganan kebakaran, tetapi juga mengantisipasi dampaknya terhadap kesehatan dan pendidikan masyarakat.

Puan mengatakan, penanganan karhutla memerlukan koordinasi lintas sektor. Terutana setelah status kondisi luar biasa (KLB) diberlakukan di wilayah terdampak.

“Karhutla saat ini sudah dilaksanakan KLB, dan kami sudah meminta kepada pemerintah untuk melaksanakan koordinasi. Dan juga antisipasi terkait masalah kesehatan, pendidikan, dan koordinasi antisipasi setelah karhutlanya selesai,” kata Puan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa, 1 September 2026.

Menurutnya, persoalan karhutla tidak dapat ditangani oleh satu pihak saja. Diperlukan sinergi antara kementerian dan lembaga, serta koordinasi lintas komisi di DPR RI.

“Jadi kami akan meminta lintas koordinasi pasca penanganan karhutlanya ke depan. Jadi nanti di komisi pun kami akan lakukan penanganannya pascakarhutlanya,” ujarnya.

Puan menegaskan, DPR RI akan mendorong rapat koordinasi untuk memastikan penanganan dampak karhutla dilakukan secara menyeluruh. Termasuk persoalan kabut asap yang mengancam kesehatan masyarakat.

“Ini tidak bisa dilakukan sendiri-sendiri, tapi memang harus koordinasi bersama. Di kami pun nanti pimpinan akan melakukan rapat koordinasi bagaimana kemudian penanganannya supaya lintas kementerian dan lintas komisi,” katanya.

Ia menambahkan, alat kelengkapan dewan akan menindaklanjuti persoalan tersebut melalui koordinasi lintas komisi. Sementara pemerintah juga diharapkan memperkuat kerja sama lintas kementerian dalam menangani dampak karhutla.

“Koordinasinya itu harus lintas kementerian. Karenanya di DPR pun nanti akan lintas komisi dan di pemerintahannya harus lintas kementerian,” ujar Puan.