RRI.CO.ID, Jakarta - Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto mengingatkan pemerintah daerah (Pemda) untuk meningkatkan patroli ketimbang menggelar sayembara tangkap pelaku begal. Menurutnya, melalui patroli menjadi bukti pemerintah dan aparat penegak hukum (APH) hadir untuk masyarakat.

Penegasan tersebut menanggapi sayembara Gubernur Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi, tangkap pelaku begal. Sayembara tersebut menuai polemik di masyarakat karena dikhawatirkan salah tangkap atau main hakim sendiri.

"Menurut saya patroli itu kunci. Patroli itu memberikan kesan bahwa pemerintah dan aparat itu hadir di lapangan," kata Wamen Bima dalam keterangannya kepada wartawan di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa, 28 Juli 2026.

Wamen Bima mengingatkan agar inovasi tidak boleh melemahkan upaya penegakan hukum dan tidak mengurangi koordinasi dengan aparat. Oleh sebab itu, sangat penting untuk berkoordinasi dengan APH termasuk Satpol PP.

"Ada kreasi-kreasi inovasi lain, tetapi setidaknya tidak kemudian mengurangi arti koordinasi dengan APH karena itu yang sangat terpenting. Ya, koordinasi kepala daerah bersama APH di daerah dan jajaran pemda itu sangat penting," ujarnya.

"Tetap koordinasi bersama APH dan jajaran yang ada di pemda seperti Pol PP, Kesbang. Jadi kalaupun ada inovasi-inovasi lain itu tidak berarti melemahkan penegakan hukum," katanya menegaskan.

Ia meminta kepala daerah harus memastikan penegakan aturan, sesuai dengan koridor hukum. Selain itu memaksimalkan koordinasi dan memastikan sistem berjalan dengan baik.

"Kepala daerah harus memastikan bahwa semua berjalan dalam koridor hukum, memastikan bahwa sistem itu bekerja. Melakukan koordinasi antara pemerintah daerah dengan aparat, itu yang paling pokok, yang maksimal begitu ya," ujarnya.

Sementara itu, Wakil Kepolisian RI Komjen Pol Dedi Prasetyo enggan berkomentar soal polemik sayembara tangkap begal. "Oh itu wilayah Bandung," ujarnya seraya bergegas ke dalam mobil.