Mentrans Tinjau Sekolah Rakyat Merauke Dukung Pembangunan SDM

RRI.CO.ID, Merauke - Menteri Transmigrasi (Mentrans), M Iftitah Sulaiman Suryanagara mengunjungi Sekolah Rakyat Terintegrasi 77 di Merauke, Papua Selatan. Ia mendukung pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) melalui pendidikan berkarakter mulai SD, SMP, hingga SMA di Sekolah Rakyat.

Menteri Iftitah memberikan pembelajaran kepada siswa-siswi Sekolah Rakyat di kelas, untuk mendorong semangat belajar. Ia juga mengapresiasi adanya siswa-siswi di Sekolah Rakyat Terintegrasi 77 yang merupakan keturunan dari masyarakat transmigran.

"Beberapa murid keturunan dari transmigran, ibunya dari Jawa, ayahnya dari Tanah Toraja, bersyukur adanya Sekolah Rakyat terintegrasi. Semuanya merasa betah, mengucapkan terima kasih kepada bapak Presiden, ini adalah gagasan yang bagus sekali untuk kita dukung," kata Menteri Iftitah di Sekolah Rakyat Terintegrasi 77 di Merauke, Papua Selatan, pada Kamis 27 Agustus 2026.

Menteri Iftitah berharap adanya pembangunan Sekolah Rakyat Terintegrasi di Kawasan Transmigrasi, mengingat infrastruktur pendidikan yang terbatas di kawasan. Menurutnya, konsep Sekolah Rakyat Terintegrasi dibutuhkan di Kawasan Transmigrasi, yang terdapat berbagai jenjang pendidikan dan fasilitasnya.

Dalam peninjauan tersebut, Menteri Iftitah melihat langsung fasilitas asrama siswa-siswi di Sekolah Rakyat Terintegrasi 77 Merauke. Fasilitas tersebut seperti ruang tidur, kasur tingkat, meja belajar, kamar mandi, dan fasilitas penunjang lainnya.

"Ada SD, SMP, SMA, sehingga tidak perlu lagi, untuk sekolah harus melintasi jembatan, harus berjalan sampai berkilo-kilo meter. Jadi dia di situs sekolahnya, kemudian di situ rumah tempat tinggalnya, di situ juga fasilitas kesehatannya," ucapnya.

Menteri Iftitah menyebut, Kawasan Transmigrasi dorong untuk menjadi pusat ekonomi baru, sehingga banyak masyarakat yang tinggal di kawasan. Hal ini akan membuat guru-guru akan betah tinggal di Sekolah Rakyat yang dibangun di Kawasan Transmigrasi.

Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 77 Merauke, Budi Sutomo menjelaskan Sekolah Rakyat memiliki kurikulum yang sama dengan sekolah reguler. Sekolah Rakyat menggunakan anggaran dari Kementerian Sosial yang tidak menerima pendaftaran, namun berdasarkan data desil 1 dan 2.

"Jadi di sini tidak boleh ada anak anak titipan dan anak-anak yang di luar desil itu. Anak-anak yang tidak sekolah, anak putus sekolah atau rentan sekolah dari keluarga kurang mampu," ujar Budi.

Budi menegaskan, Sekolah Rakyat harus tepat sasaran membantu masyarakat yang membutuhkan akses pendidikan gratis dan berkualitas. Pembangunan lahan Sekolah Rakyat disiapkan oleh Pemda Merauke dengan lahan seluas 9 hektar yang mulai dibangun Oktober 2026.

"Bisa menampung 1.000 sampai 2.000 siswa terintegrasi SD, SMP, SMA sekolahnya gratis, dapat makan, berasrama, semua kebutuhan dicukupi. Kami semua ada, seragam, sepatu, makanan sehari 3 kali bukan MBG, ini makanan anggaran dari Kementerian Sosial," jelasnya.

Sekolah Rakyat Terintegrasi 77 Merauke memberikan fasilitas belajar, yaitu unit Laptop dan akses internet untuk pembelajaran siswa-siswi. Hal ini dilakukan untuk memutuskan mata rantai kemiskinan melalui jalur pendidikan anak-anak yang berasal dari keluarga kurang mampu.