Wamen HAM: Pemerintah Ingin HAM jadi Haluan Pembangunan Nasional

RRI.CO.ID, Jakarta - Wakil Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Mugiyanto menegaskan pemerintah ingin menjadikan HAM sebagai haluan utama dalam pembangunan nasional. Menurutnya, langkah tersebut penting untuk meminimalkan potensi pelanggaran HAM dalam setiap proses pembangunan, termasuk pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN).

“Kita mungkin tidak bisa mencegah atau memastikan pelanggaran HAM tidak terjadi. Tetapi kita bisa meminimalisir pelanggaran HAM itu terjadi,” kata Mugiyanto saat memberikan sambutan dalam Forum Konsultasi HAM 2026 di Jakarta Pusat, Kamis, 27 Agustus 2026.

Ia mengatakan, penguatan perspektif HAM dilakukan melalui pelibatan masyarakat sipil dalam perumusan kebijakan dan penyusunan regulasi. Sejumlah regulasi yang tengah disiapkan antara lain revisi Undang-Undang HAM serta Rancangan Peraturan Presiden tentang Penilaian Kepatuhan HAM Pelaku Usaha.

“Perbaikan proses pembangunan diperlukan agar berbagai persoalan HAM dalam pelaksanaan PSN dapat ditekan. Pemerintah juga menyiapkan Human Rights Due Diligence untuk memperkuat kepatuhan pelaku usaha terhadap prinsip HAM,” ujar Mugiyanto.

Mugiyanto menilai partisipasi masyarakat sipil penting memastikan kebijakan pemerintah mempertimbangkan kondisi dan perspektif masyarakat secara menyeluruh. Menurutnya, keterlibatan tersebut diperlukan agar kebijakan yang disusun pemerintah lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Kementerian HAM berpegang pada prinsip suara masyarakat didengar, dipertimbangkan, dan dijelaskan dalam partisipasi bermakna. Mugiyanto menegaskan rekomendasi Forum Konsultasi HAM 2026 harus diwujudkan melalui kerja bersama pemerintah dan masyarakat sipil.

“Biar kami eksekutif yang bekerja, yang mengeksekusi, tugas eksekutif itu kan to get things done. Bagaimana bekerja, bukan berbicara,” kata Mugiyanto menegaskan.

Ia mengatakan Forum Konsultasi HAM menjadi ruang tahunan untuk mempertemukan pemerintah dengan organisasi masyarakat sipil dalam membahas persoalan HAM. Sementara itu, Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) HAM melibatkan pemerintah pusat dan daerah untuk memperkuat implementasi kebijakan HAM.

“Kami sangat confident bahwa Hak Asasi Manusia diberi tempat, tidak lagi di pinggiran, tidak lagi di periferi, tetapi di tengah. Menjadi sentrum dan menjadi ruh dari pembangunan,” kata Mugiyanto mengungkapkan.