Komisi VIII Tekankan Integrasi Data Penanganan Gempa NTT

RRI.CO.ID, Jakarta - Komisi VIII DPR RI meminta pendataan dampak gempa Nusa Tenggara Timur (NTT) dilakukan secara terintegrasi. Pembaruan data secara berkala diperlukan agar penanganan masyarakat terdampak sesuai kondisi terbaru.

Anggota Komisi VIII DPR RI, Selly Andriany Gantina, mengatakan data menjadi bagian penting dalam koordinasi penanganan bencana. Menurutnya, pendataan yang dilakukan berbagai pihak tidak boleh berjalan sendiri-sendiri atau saling tumpang tindih.

“Kalau yang saya lihat bahwa hari ini koordinasi antara kementerian dan lembaga di bawah BNPB ini sudah lebih bagus. Namun, penguatan koordinasi tersebut perlu diikuti dengan pengelolaan data yang terintegrasi agar setiap pihak memiliki informasi yang sama,” ujar Selly saat melakukan kunjungan ke Posko Bencana Gempa Bumi di Kecamatan Reok, Kabupaten Manggarai, NTT, Senin, 24 Agustus 2026.

Selly menilai kesamaan informasi diperlukan agar kementerian dan lembaga memiliki dasar yang sama dalam menentukan langkah penanganan. Data mengenai korban, kerusakan fasilitas, hingga kebutuhan masyarakat harus diperbarui secara terkoordinasi.

“Hanya pendataannya jangan sampai tumpang tindih. Kemudian mereka juga bisa bersinergi untuk bisa melakukan updating data secara kontinu,” ujarnya.

Menurut Selly, pembaruan data juga penting bagi BNPB dalam merespons dinamika kondisi masyarakat terdampak. Terlebih, sebaran pengungsi dan kebutuhan di lapangan dapat berubah selama proses penanganan bencana berlangsung.

Sementara itu, Kepala BNPB Suharyanto mengatakan pihaknya melakukan pendataan setiap hari untuk mengikuti perubahan kondisi di lapangan. Pendataan tersebut mencakup korban, fasilitas, dan rumah yang mengalami kerusakan akibat gempa.

“Kami tiap hari melaksanakan pendataan. Baik terkait dengan perubahan maupun fasilitas dan rumah yang rusak,” ujar Suharyanto.

Selly menambahkan, keterbatasan anggaran pemerintah daerah membuat dukungan pemerintah pusat tetap diperlukan. Sinergi lintas kementerian dan lembaga diharapkan mempercepat penanganan berdasarkan data yang akurat dan terkini.