Karhutla Ancam Enam Provinsi Ini, BNPB Kerahkan Puluhan Helikopter 'Water Bombing'

RRI.CO.ID, Jakarta - BNPB terus memperkuat, penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di sejumlah wilayah Indonesia. Mengingat, enam provinsi ditetapkan sebagai wilayah prioritas karena memiliki ancaman karhutla yang membutuhkan penanganan intensif.

Keenam provinsi tersebut, Riau, Jambi, Sumatra Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan. BNPB menyesuaikan, strategi penanganan di setiap daerah berdasarkan tingkat ancaman, kondisi lapangan, akses menuju lokasi, hingga perkembangan cuaca.

BNPB mengatakan, pemantauan dilakukan secara berkelanjutan untuk mendeteksi perkembangan titik panas (hotspot). Pemantauan itu, dilakukan melalui operasi darat maupun udara guna mempercepat respons ketika ditemukan potensi kebakaran.

“BNPB terus melakukan pemantauan dan penanganan karhutla secara intensif. Khususnya di enam provinsi prioritas yaitu Riau, Jambi, Sumatra Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan,” kata Plt Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton SP Panjaitan dalam keterangan persnya, di Jakarta, Rabu, 26 Agustus 2026.

Dalam menjangkau wilayah yang sulit diatasi melalui jalur darat, Berton menjelaskan, pemerintah memperkuat operasi dari udara. Salah satu metode yang digunakan adalah 'water bombing', yakni menjatuhkan air dari helikopter untuk membantu memadamkan titik kebakaran.

"Selain pemadaman melalui udara, BNPB juga menggunakan patroli udara untuk memantau perkembangan titik api. Operasi tersebut menjadi bagian dari strategi deteksi dini agar kebakaran dapat segera ditangani sebelum meluas," ucap Berton.

Saat ini, kata Berton, BNPB menggelar 52 unsur udara di enam provinsi prioritas. Dari jumlah tersebut, 37 unit merupakan helikopter 'water bombing', sedangkan armada lainnya digunakan untuk kegiatan pemantauan dan operasi pendukung.

“Sampai saat ini BNPB menggelar 52 unsur udara di enam provinsi prioritas. Termasuk, 37 helikopter water bombing dan sisanya untuk pemantauan,” ujar Berton.

Namun, ia mengatakan, jumlah armada yang dikerahkan tidak bersifat tetap. BNPB menyesuaikannya dengan perkembangan api, kondisi cuaca, ketersediaan sumber air, akses menuju lokasi kebakaran, serta kebutuhan masing-masing daerah.

Artinya, jumlah armada udara masih dapat ditambah apabila kondisi di lapangan membutuhkan dukungan tambahan. Pemerintah juga terus berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk memastikan pengerahan sumber daya dilakukan secara efektif.

Selain 'water bombing', pemerintah menggunakan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) sebagai salah satu upaya untuk membantu mengurangi risiko meluasnya karhutla. Pelaksanaan OMC dilakukan bersama BMKG dengan mempertimbangkan kondisi atmosfer dan potensi pertumbuhan awan hujan.

“Apabila kondisi atmosfer memungkinkan, Operasi Modifikasi Cuaca kita lakukan bersama BMKG. Guna membantu menambah potensi hujan dan mengurangi risiko meluasnya kebakaran,” kata Berton.

Operasi udara tersebut berjalan beriringan dengan penanganan di darat. BNPB melibatkan BPBD, TNI, Polri, pemerintah daerah, Manggala Agni, relawan, serta masyarakat dalam upaya pemadaman dan pencegahan.

Strategi penanganan tidak hanya berorientasi pada pemadaman api. Pemerintah juga memperkuat pencegahan, kesiapsiagaan daerah, pemantauan kualitas udara, serta perlindungan masyarakat yang berada di sekitar wilayah terdampak.

Sebelumnya, BNPB menyebut, risiko karhutla di sejumlah wilayah Sumatra dan Kalimantan diperkirakan tinggi pada periode Agustus hingga September 2026. Karena itu, pemerintah mendorong penguatan operasi darat sekaligus mempertahankan dukungan udara untuk menghadapi titik api yang sulit dijangkau.

Di Kalimantan, misalnya, BNPB sebelumnya melaporkan 1.842 titik panas terpantau melalui data SiPongi dan satelit NASA-NOAA 20 pada 21 Agustus 2026. Kalimantan Tengah menjadi wilayah dengan jumlah titik panas terbanyak dalam data tersebut, disusul Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Utara.

Berton menegaskan, pemerintah tidak ingin penanganan karhutla hanya dilakukan setelah api membesar. Upaya pencegahan dan perlindungan masyarakat tetap menjadi bagian penting dari strategi pemerintah untuk menekan dampak kebakaran.

“Pencegahan dan perlindungan masyarakat menjadi perhatian utama, karena itu kita terus melakukan pemantauan kualitas udara. Memperkuat kesiapsiagaan daerah, dan berkoordinasi dengan kementerian/lembaga terkait apabila dampaknya mulai dirasakan masyarakat,” ucap Berton.