Menteri HAM Usulkan Pusat Komando Bencana NTT Dipindah ke Flores
- 25 Agt 2026 22:05 WIB
- Pusat Pemberitaan
Poin Utama
- Jarak Kupang yang jauh dari wilayah terdampak di Flores dianggap menghambat kecepatan koordinasi dan respons penanganan bencana.
- Pemindahan pusat komando bertujuan agar penanganan bencana lebih cepat dan efektif dengan mendekatkan komando ke lokasi wilayah terdampak.
- Menteri HAM Natalius Pigai mengusulkan pemindahan pusat komando tanggap darurat dari Kupang ke Flores untuk meningkatkan efektivitas penanganan bencana.
RRI.CO.ID, Jakarta - Menteri Hak Asasi Manusia (MenHAM) Natalius Pigai mengusulkan pemindahan pusat komando tanggap darurat dari Kupang ke Flores guna mempercepat penanganan bencana. Usulan itu disampaikan karena jarak Kupang dengan sejumlah wilayah terdampak di Flores dinilai cukup jauh untuk koordinasi.
“Komando tanggap darurat sebaiknya dipusatkan di Pulau Flores agar koordinasi penanganan bencana lebih cepat dan efektif. Jangan dipusatkan di Kupang karena jaraknya jauh dari wilayah terdampak dan menyulitkan percepatan penanganan bencana,” kata Natalius Pigai dalam keterangan pers di Jakarta, Selasa, 25 Agustus 2026.
Pigai menyebut Gubernur NTT merespons cepat usulan pemindahan pusat komando tanggap darurat ke Pulau Flores. Menurutnya, langkah tersebut memperpendek koordinasi dan mempercepat penyaluran bantuan kepada masyarakat terdampak bencana di wilayah Flores.
“Pemerintah harus memastikan kebutuhan pangan masyarakat terdampak tetap terpenuhi selama masa tanggap darurat bencana. Pembayaran kebutuhan pangan dapat diselesaikan pemerintah setelah kondisi darurat tertangani,” ucap Pigai.
Pigai menegaskan pemenuhan kebutuhan pangan harus berjalan bersama pengerahan bantuan logistik pemerintah pusat ke wilayah terdampak. Bantuan logistik tersebut disalurkan menggunakan pesawat Hercules milik TNI Angkatan Udara untuk menjangkau masyarakat terdampak bencana.
“BNPB memang menjadi leading sector manajemen bencana, namun seluruh kementerian dan lembaga harus terlibat menangani bersama. Presiden selalu memerintahkan kementerian dan lembaga terkait menjalankan penanganan bencana secara tanggung renteng sesuai kewenangan masing-masing,” ujarnya.
Pigai menegaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan sejumlah menteri terlibat langsung dalam penanganan bencana selama masa tanggap darurat di NTT. Kementerian HAM mendukung penanganan bencana mulai tanggap darurat hingga tahap rehabilitasi dan rekonstruksi di wilayah terdampak NTT.
“Kami juga menerjunkan 11 pejabat untuk mendukung penanganan bencana di lapangan, termasuk staf khusus putra asli Manggarai. Kami juga menggalang solidaritas relawan menyalurkan bantuan kepada masyarakat terdampak melalui dukungan dana mandiri,” ujar Pigai.
Pigai menilai pendekatan kolaboratif diperlukan menangani kebakaran hutan dan lahan di Sumatera serta Kalimantan akibat kekeringan. Presiden meminta seluruh kementerian dan lembaga mengambil peran sesuai kewenangan dalam menghadapi berbagai kondisi kebencanaan nasional.
Kata Kunci / Tags
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....