Menteri HAM Minta TNI-Polri Transparan soal Pengerahan Aparat di Papua
- 25 Agt 2026 13:50 WIB
- Pusat Pemberitaan
Poin Utama
- Menteri HAM Natalius Pigai meminta TNI dan Polri memberikan transparansi lengkap mengenai jumlah personel yang dikerahkan ke wilayah Papua sebagai bentuk pertanggungjawaban negara.
- Pigai menilai keterbukaan informasi tentang pengerahan aparat keamanan merupakan pemenuhan hak masyarakat atas akses informasi publik.
- Pengerahan aparat keamanan di Papua harus tetap menjaga ruang kebebasan sipil dan kehidupan demokratis masyarakat setempat.
RRI.CO.ID, Jakarta - Menteri Hak Asasi Manusia (MenHAM) Natalius Pigai meminta TNI dan Polri transparan menyampaikan jumlah personel yang dikerahkan ke wilayah Papua. Menurutnya, keterbukaan tersebut merupakan bentuk pertanggungjawaban negara sekaligus pemenuhan hak masyarakat atas informasi publik.
Pigai menyampaikan hal tersebut setelah memantau langsung keberadaan aparat yang dinilainya cukup masif di wilayah perkotaan Papua. Ia menilai pengerahan aparat keamanan harus tetap menjaga ruang kebebasan sipil dan kehidupan demokratis masyarakat Papua.
“Saya melihat fakta di lapangan lebih banyak aparat. Saya ingin TNI dan Polri menyampaikan berapa jumlah aparat yang di-deploy di Papua,” kata Natalius Pigai dalam keterangan pers di Jakarta, Selasa, 25 Agustus 2026.
Pigai memahami pengerahan aparat untuk menjalankan tugas negara dalam menghadapi kelompok Tentara Pembebasan Nasional/Organisasi Papua Merdeka (TPN/OPM). Namun, ia menekankan jumlah personel harus terukur apabila pengerahan dilakukan untuk menjalankan fungsi di luar tugas pertempuran.
“Kalau aparat itu berfungsi melakukan pekerjaan di luar itu, baru dilakukan deploy dalam jumlah yang besar, itu harus terukur. Karena kita ingin ada civilian liberties (kebebasan sipil),” ucap Pigai.
Ia menegaskan pemerintah perlu meminimalkan militerisasi dalam kehidupan masyarakat, termasuk wilayah Papua, demi menjaga kebebasan sipil dan demokrasi. Langkah tersebut dinilai penting untuk memastikan keamanan tetap berjalan tanpa mengurangi hak masyarakat dalam kehidupan demokratis.
“Kita minim, nihil militerisasi di seluruh Nusantara ini. Sabang sampai Merauke,” ucap Pigai.
Pigai menyebut transparansi mengenai jumlah personel yang ditempatkan di Papua merupakan bagian dari pertanggungjawaban pemerintah kepada masyarakat. Ia mengatakan informasi tersebut berkaitan dengan hak warga negara untuk mengetahui penggunaan sumber daya negara.
Pigai meminta jumlah personel keamanan di Papua disampaikan secara terbuka sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah kepada masyarakat. Ia menegaskan keterbukaan informasi tidak boleh menjadi dasar tuduhan pengerahan aparat secara berlebihan di wilayah tersebut.
“Jumlah personel yang ditempatkan di Papua perlu disampaikan secara terbuka sebagai bentuk pertanggungjawaban publik kepada seluruh rakyat. Hal itu merupakan pemenuhan hak atas informasi dan hak warga negara untuk mengetahui kebijakan pemerintah,” kata Pigai.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....