Menteri Pigai: Pengangguran Papua Berpotensi Picu Instabilitas
- 25 Agt 2026 09:23 WIB
- Pusat Pemberitaan
Poin Utama
- Menteri HAM Natalius Pigai memperingatkan pengangguran tinggi dan akses sumber daya yang minim di Papua dapat memicu instabilitas wilayah dan frustrasi sosial.
- Masyarakat asli Papua masih mengalami keterbatasan akses terhadap sumber daya politik, pemerintahan, dan dunia usaha yang perlu ditangani segera.
- Pemerintah diminta untuk memperluas lapangan kerja dan akses ekonomi masyarakat lokal Papua agar dapat berpartisipasi aktif dalam berbagai sektor ekonomi.
RRI.CO.ID, Jakarta - Menteri Hak Asasi Manusia (MenHAM) Natalius Pigai mengingatkan tingginya pengangguran dan minimnya akses sumber daya berpotensi memicu instabilitas wilayah Papua. Pigai meminta pemerintah memperluas lapangan kerja dan akses ekonomi masyarakat lokal untuk mencegah munculnya frustrasi sosial.
Menurut Pigai, masyarakat asli Papua masih menghadapi keterbatasan akses terhadap sumber daya politik, pemerintahan, dan dunia usaha. Kondisi tersebut dinilai perlu segera diatasi melalui perluasan kesempatan agar masyarakat lokal dapat berpartisipasi dalam berbagai sektor.
“Orang Papua saat ini merasa belum mendapatkan akses sumber daya kekuasaan, baik politik, pemerintahan maupun dunia bisnis. Kondisi tersebut menunjukkan masih perlunya perluasan kesempatan bagi masyarakat asli Papua untuk berpartisipasi dalam berbagai sektor,” kata Natalius Pigai dalam keterangan pers di Jakarta, Selasa, 25 Agustus 2026.
Pigai menilai keterbatasan lapangan pekerjaan dan marginalisasi dapat memicu frustrasi sosial di kalangan angkatan kerja produktif. Kondisi tersebut mulai terlihat melalui berbagai gerakan masyarakat sipil Papua yang melibatkan kelompok belum terserap lapangan pekerjaan.
“Maka mayoritas orang Papua cenderung jobless, penganggur. Situasi ini kami rasakan, di mana gerakan-gerakan sipil di Papua mulai dilakukan oleh mereka yang jobless tersebut, angkatan kerja,” ucap Pigai.
Pigai menegaskan pengangguran bukan sekadar persoalan ekonomi, tetapi juga berpotensi mengganggu stabilitas keamanan Papua hingga nasional secara luas. Kondisi tersebut dinilai perlu segera ditangani melalui kebijakan yang menyentuh kebutuhan masyarakat secara langsung.
“Tingginya pengangguran di Papua itu bisa menyebabkan dampak yang paling buruk. Khususnya dalam instabilitas wilayah dan bisa terganggu instabilitas nasional,” ujar Pigai.
Pigai meminta pemerintah memperkuat pemberdayaan ekonomi yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat asli Papua. Ia menekankan perluasan akses ekonomi dan lapangan pekerjaan untuk mengurangi potensi frustrasi sosial masyarakat lokal.
“Pemerintah perlu membuka kesempatan lebih luas bagi masyarakat asli Papua berpartisipasi dalam politik, pemerintahan, dan dunia usaha. Langkah tersebut penting menjaga stabilitas keamanan sekaligus memastikan pembangunan Papua memberikan manfaat lebih merata bagi masyarakat lokal,” ujar Pigai.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....