Istana Bantah H Isam Pimpin Pemadaman Karhutla di Kalimantan
- 23 Agt 2026 15:30 WIB
- Pusat Pemberitaan
Poin Utama
- Pemerintah membantah kabar bahwa pengusaha Andi Syamsuddin Arsyad atau Haji Isam ditunjuk menjadi koordinator untuk menangani kebakaran hutan dan lahan (karhutla)
- Penanganan Karhutla bukan hanya tugas pemerintah tapi semua elemen masyarakat
- Presiden Prabowo Subianto menunjuk pejabat setingkat menteri untuk pimpin tangani karhutla
RRI.CO.ID, Jakarta-Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi membantah kabar bahwa pengusaha Andi Syamsuddin Arsyad atau Haji Isam ditunjuk menjadi koordinator untuk menangani kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Menteri Prasetyo memastikan kabar yang beredar di media sosial tersebut adalah bohong alias hoax.
“Tidak ada, tidak benar, siapa yang mencetuskan isunya?. Di media sosial kan banyak trending tapi belum tentu benar dan sudah jadi masalah,” kata Menteri Prasetyo Hadi kepada wartawan di Jakarta Convention Center (JCC), Minggu, 23 Agustus 2026.
Menteri Prasetyo membenarkan jika pemerintah meminta semua pihak ikut membantu penanganan karhutla terutama di Kalimantan. Pemerintah pusat telah menunjuk beberapa pejabat setingkat menteri untuk memimpin penanganan karhutla.
“Semua pihak diminta ikut membantu itu benar, tapi kalau menjadi koordinator itu tidak karena itu kewenangannya bukan disitu. Kita pemerintah pusat sudah menunjuk beberapa pejabat setingkat menteri untuk berbagi wilayah, jadi memang kita bagi tugas untuk atensi kalimantan barat, tengah dan seterusnya,” ujarnya.
Menteri Prasetyo mengatakan pejabat yang ditunjuk Kepala Negara untuk memimpin penanganan karhutla diantaranya adalah Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Djamari Chaniago. Para pejabat tersebut dibagi ke beberapa wilayah sehingga penanganan lebih maksimal.
“Ada Menkopolkam, ada Menko PM ada disitu, kita bagi semua, KASAD juga bertanggung jawab terhadap satu wilayah. Tapi jangan juga diartikan tidak bertanggung jawab dengan daerah yang lain ya, ini hanya membagi atensi supaya ada percepatan (penanganan),” ujarnya.
Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengaku tidak tau informasi tersebut. Ia menegaskan penanganan karhutla tidak hanya tugas dari pemerintah.
“Saya kurang tau tapi kalau penanganan kebakaran, bukan hanya pemerintah. Tapi stake holder yang dianggap mampu termasuk perusahan sawit dan tambang terdampak, boleh saja mereka ikut berpartisipasi,” kata Menteri Tito.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....