Jelang Muktamar, Gus Lilur Dorong Evaluasi LPJ PBNU

RRI.CO.ID, Jakarta - Warga NU asal Situbondo, Gus Lilur, menyerukan GERBANG TOLL PBNU menjelang pelaksanaan Muktamar ke-35 NU di Tambakberas. Gerakan tersebut mengajak muktamirin menggunakan hak organisasional untuk menilai dan memutuskan LPJ PBNU secara objektif dan bertanggung jawab.

Gus Lilur mengatakan, gerakan tersebut bukan bentuk permusuhan terhadap NU maupun pengurus yang mengakhiri masa khidmah. Menurutnya, GERBANG TOLL PBNU mengajak muktamirin menggunakan hak organisasional untuk menilai LPJ PBNU secara objektif dan terbuka.

"Gerakan ini bukan dimaksudkan sebagai gerakan anti-NU atau permusuhan terhadap pengurus yang mengakhiri masa khidmah. Melainkan sebagai ajakan kepada para muktamirin untuk menggunakan hak organisasionalnya dalam menilai dan memutuskan LPJ PBNU secara objektif," kata Gus Lilur dalam keterangannya, Jumat 21 Agustus 2026.

Gus Lilur menilai LPJ tidak seharusnya diperlakukan sebagai formalitas dalam pelaksanaan Muktamar. Dokumen tersebut, menurut Gus Lilur, menjadi bagian penting untuk menilai apakah kepengurusan telah menjalankan mandat organisasi secara baik.

Karena itu, penerimaan LPJ tidak semestinya didasarkan pada rasa sungkan, penghormatan kepada pengurus, maupun keinginan menjaga suasana harmonis. Jika terdapat persoalan mendasar yang belum terjawab, muktamirin dinilai memiliki hak untuk mempertanyakan hingga menolak LPJ.

Gus Lilur turut menyoroti konflik internal PBNU yang terjadi secara terbuka pada akhir 2025. Konflik tersebut, menurutnya, seharusnya dapat diselesaikan melalui mekanisme musyawarah tanpa menjadi konsumsi publik.

Gua Lilur menilai warga NU di tingkat akar rumput membutuhkan keteladanan dalam menjaga persaudaraan. Sebab, dinamika konflik di tingkat elite berpotensi memengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap organisasi.

Selain itu, Gus Lilur meminta keberhasilan kepengurusan PBNU selama lima tahun diukur berdasarkan hasil nyata yang dirasakan jamaah. Ia mempertanyakan sejumlah capaian konkret, seperti pembangunan lembaga pendidikan maupun fasilitas kesehatan.

Menurutnya, keberhasilan organisasi tidak cukup diukur dari jumlah kegiatan, penandatanganan nota kesepahaman, konferensi, maupun publikasi program. Kepengurusan, kata dia, harus mampu menghadirkan perubahan dan manfaat langsung bagi umat.

Dalam seruannya, Gus Lilur turut menyinggung hubungan PBNU dengan struktur organisasi di tingkat wilayah dan cabang. Ia menilai muncul keresahan ketika pengurus daerah merasa diperlakukan sebagai bawahan yang dapat diganti melalui keputusan administratif.

Gus Lilur menegaskan NU bukan organisasi yang dibangun dengan pola hubungan kantor pusat dan cabang. Ia menyebut NU bertumpu pada jaringan persaudaraan, sanad, silaturahmi, dan kepercayaan.

Gus Lilur menegaskan penolakan terhadap LPJ tidak boleh dipahami sebagai bentuk permusuhan terhadap NU. Sebaliknya, ia memandang sikap tersebut dapat menjadi bentuk tanggung jawab terhadap organisasi.

Meski demikian, Gus Lilur menegaskan penghormatan terhadap pengurus yang telah menjalankan masa khidmah tetap harus dijaga. Namun, penghormatan kepada individu tidak boleh menghilangkan kewajiban organisasi untuk melakukan evaluasi secara objektif.

“Terima kasih bukan tanda tangan. Serta, sungkan bukan pertanggungjawaban,” kata Gus Lilur.

Melalui GERBANG TOLL PBNU, Gus Lilur berharap Muktamar ke-35 NU menjadi momentum untuk memperbaiki tata kelola organisasi. Serta, hubungan antara pusat dan daerah, serta memperkuat orientasi pelayanan kepada umat.