Jelang Muktamar NU, Gus Lilur Soroti Potensi Penyalahgunaan Kekuasaan

RRI.CO.ID, Jakarta - Warga NU asal Situbondo, Gus Lilur, meminta Presiden Prabowo memastikan tidak ada penggunaan nama maupun fasilitas kekuasaan. Hal tersebut dinilai penting agar proses pemilihan kepemimpinan PBNU berlangsung independen, tanpa pengaruh kepentingan politik maupun kekuasaan negara.

Permintaan tersebut disampaikan Gus Lilur menjelang Muktamar ke-35 NU yang dijadwalkan berlangsung pada 27-31 Agustus 2026. Kegiatan akan berlangsung di Pondok Pesantren Bahrul Ulum, Tambakberas, Jombang, Jawa Timur.

“Sebagai warga NU, saya meminta Presiden Prabowo memastikan tidak ada satu pun orang yang membawa-bawa nama beliau. Yaitu, untuk kepentingan hasrat politik pribadi dalam merebut kepemimpinan PBNU,” kata Gus Lilur dalam keterangannya, Selasa 18 Agustua 2026.

Menurut Gus Lilur, informasi diterimanya menyebut sejumlah pejabat pemerintahan menginginkan beberapa nama menjadi Ketua Umum PBNU. Sementara, nama lainnya disebut diinginkan menjadi Rais Aam, namun Gus Lilur meragukan itu arahan Presiden Prabowo.

“Justru karena itu saya meminta Presiden turun tangan dalam pengertian yang paling sederhana. Memastikan bahwa tidak ada pembantunya yang menggunakan nama Presiden, fasilitas kekuasaan, atau pengaruh jabatan untuk mencampuri urusan internal NU,” ujarnya.

Gus Lilur menilai hubungan antara sejumlah pejabat pemerintahan dan struktur organisasi NU perlu dikelola secara hati-hati. Agar tidak menimbulkan persepsi adanya intervensi terhadap proses internal organisasi.

Ia menegaskan, persoalan yang disorot bukan mengenai figur tertentu yang maju dalam Muktamar. Melainkan potensi penggunaan kekuasaan untuk mendukung kandidat tertentu.

“Yang saya persoalkan bukan siapa yang menjadi calon Ketua Umum atau siapa yang menjadi Rais Aam. Siapa pun boleh berkompetisi. Tetapi jangan menggunakan kekuasaan negara untuk memenangkan kandidat tertentu,” katanya.

Gus Lilur juga mempertanyakan informasi mengenai dugaan mobilisasi dukungan dalam Muktamar. Termasuk sumber pembiayaan dan kemungkinan penggunaan fasilitas negara.

“Kalau memang ada gerakan seperti yang saya dengar, dari mana dananya? Semua itu harus dijawab secara terbuka jika memang ada,” ujarnya.

Meski demikian, Gus Lilur menegaskan pernyataannya bukan tuduhan terkait anggaran negara telah digunakan untuk memengaruhi suara dalam Muktamar. "Saya tidak mengatakan itu sudah terjadi, saya meminta agar kalau tidak terjadi, segera bantah dan pastikan tidak terjadi,” katanya.

Menurut Gus Lilur, Muktamar ke-35 NU bukan sekadar pemilihan Ketua Umum dan Rais Aam, tetapi menyangkut marwah organisasi. Ia berharap proses pemilihan kepemimpinan NU dilakukan berdasarkan mekanisme organisasi serta mempertimbangkan kapasitas, integritas, dan kemampuan calon.

“NU adalah organisasi ulama. Muktamar harus menjadi forum memilih kepemimpinan berdasarkan keulamaan, integritas, kapasitas, dan kemampuan mengkhidmatkan organisasi kepada umat dan bangsa,” ujarnya.

Gus Lilur mengajak para kiai, pengurus wilayah dan cabang NU, serta seluruh muktamirin menjaga independensi selama pelaksanaan Muktamar. "Muktamar adalah forum tertinggi NU. Kedaulatan NU ada di tangan muktamirin,” ujarnya.

Ia menegaskan tidak sedang menyatakan dukungan ataupun penolakan terhadap kandidat tertentu. Gus Lilur kembali meminta pemerintah menjaga jarak dari proses internal NU dan menghormati mekanisme organisasi.

“Presiden adalah Presiden Republik Indonesia. Pemerintah punya kewajiban menjaga negara. Sementara NU punya mekanisme sendiri untuk menentukan kepemimpinannya ” ujarnya.

Gus Lilur berharap Muktamar ke-35 NU dapat berlangsung secara tertib, independen. Serta, sesuai dengan aturan organisasi serta ketentuan hukum yang berlaku.