Indonesia Jadi Pusat Koordinasi Solidaritas Palestina Asia Pasifik

RRI.CO.ID, Jakarta - Koalisi Asia Pasifik untuk Quds dan Palestina (APCQP) resmi membuka kantor pusat di kawasan Matraman, Jakarta. Peresmian kantor tersebut berlangsung Jumat, 21 Agustus 2026 dan dihadiri sejumlah tokoh serta elemen masyarakat sipil.

Presiden APCQP, Sudarnoto Abdul Hakim, mengatakan, pembukaan kantor pusat tersebut merupakan tindak lanjut resolusi Konferensi Asia Pasifik untuk Quds dan Palestina. Konferensi yang berlangsung di Jakarta pada 2025 itu menetapkan Indonesia sebagai pusat koordinasi gerakan solidaritas Palestina kawasan Asia Pasifik.

Menurut Sudarnoto, Indonesia dipercaya karena memiliki posisi strategis dalam konteks agama, geografis, dan geopolitik global. Indonesia juga dinilai memiliki kekuatan masyarakat sipil yang aktif mendukung perjuangan Palestina.

"Indonesia itu negara Muslim terbesar di dunia, dan yang kedua, posisi Indonesia yang sangat strategis baik secara geografis maupun geopolitik. Itu sebabnya peran Indonesia sangat diharapkan dalam isu Palestina," ujar Sudarnoto.

Ia mengatakan masyarakat internasional menaruh harapan besar terhadap peran Indonesia dalam isu Palestina. Pemerintah dan masyarakat sipil dinilai perlu bergerak bersama menghadapi tantangan kemanusiaan yang dialami masyarakat Palestina.

"Tantangan yang dihadapi masyarakat Palestina dan Gaza hari ini luar biasa. Karena itu pemerintah harus memainkan peran penting dan masyarakat sipil terus bergerak," katanya.

Ia menilai kekuatan organisasi masyarakat, lembaga filantropi, dan kelompok solidaritas Palestina menjadi modal penting Indonesia. Sinergi berbagai elemen tersebut dinilai dapat memperkuat dukungan bagi Palestina.

"Kita punya kekuatan pembela Palestina yang jumlahnya cukup banyak, kita punya filantropi yang jumlahnya ratusan. Kalau disinergikan, itu menjadi kekuatan yang luar biasa," ujarnya.

Kepercayaan tersebut bermula ketika Indonesia menjadi tuan rumah Konferensi Asia Pasifik untuk Quds dan Palestina. Forum tersebut dihadiri delegasi dari sekitar 20 negara dan menyepakati Indonesia sebagai markas besar koalisi.

"Ada usulan dari Filipina agar Indonesia memainkan peran itu dan seluruh peserta menyetujuinya. Tidak ada pemilihan, tetapi disepakati secara aklamasi, karena itu Indonesia diberi kepercayaan menjadi pusat koordinasi gerakan ini," kata Sudarnoto.

Ia menegaskan, amanah tersebut harus dimanfaatkan untuk memperkuat dukungan terhadap Palestina. APCQP juga ingin mempererat sinergi antara masyarakat sipil dan pemerintah Indonesia dalam perjuangan kemerdekaan Palestina.

"Kami melihat kepercayaan ini harus diambil bukan saja untuk kepentingan kekuatan sipil. Tetapi juga untuk Palestina, dan meyakinkan kepada pemerintah bahwa kami berada bersama pemerintah," ucapnya.

Kantor pusat APCQP nantinya menjadi pusat koordinasi berbagai gerakan masyarakat sipil Asia Pasifik. Fokusnya mencakup advokasi, literasi, penguatan gerakan Sumud Flotilla, serta jejaring solidaritas lintas negara dan sektor.