Pemerintah Kerahkan Belasan Ribu Petugas Tangani Karhutla di Kalimantan

RRI.CO.ID, Jakarta - Pemerintah mengerahkan 12.880 personel gabungan untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan gambut (Karhutla) di Kalimantan. Petugas dikerahkan di tiga provinsi prioritas dengan rincian 1.410 personel bertugas di Kalimantan Barat, 10.700 personel di Kalimantan Tengah, dan 770 personel di Kalimantan Selatan.

"Para petugas melakukan pemantauan titik panas (hotspot) dan laporan masyarakat, patroli terpadu, pemeriksaan lapangan, hingga pemadaman darat. Upaya juga mencakup pembasahan dan pendinginan area, penyekatan lokasi terbakar, serta penjagaan di wilayah rawan untuk mencegah api kembali muncul," kata Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri Kementerian Kehutanan, Ristianto Pribadi, dalam keterangan tertulis, Jumat, 21 Agustus 2026.

Ristianto mengatakan, operasi pengendalian karhutla melibatkan berbagai unsur pemerintah dan masyarakat, seperti Kementerian Kehutanan, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), BMKG, pemerintah daerah. Kemudian, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), TNI, Polri, Manggala Agni, Masyarakat Peduli Api, pelaku usaha, relawan, serta masyarakat.

"Upaya dilakukan melalui penguatan operasi terpadu, terutama di Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan. Operasi terpadu pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan terus diperkuat melalui kolaborasi lintas sektor, dengan penanganan yang disesuaikan berdasarkan perkembangan kondisi di lapangan," katanya.

Ia menjelaskan koordinasi antarpihak dilakukan melalui posko terpadu. Posko tersebut menjadi pusat untuk menentukan lokasi yang perlu mendapat penanganan prioritas sekaligus mengarahkan personel dan peralatan berdasarkan perkembangan situasi di lapangan.

Penanganan juga didukung berbagai sarana operasional, mulai dari kendaraan, pompa dan pompa jinjing, selang pemadaman, flexible tank, alat komunikasi, serta alat pelindung diri. Dukungan udara meliputi helikopter patroli, pesawat patroli fixed wing, dan helikopter water bombing.

Selain memperkuat personel, pemerintah juga meningkatkan kemampuan satuan tugas di lapangan dengan menambah sarana dan prasarana pemadaman. Salah satu langkah yang dilakukan adalah pembangunan dan pengaktifan sumur bor di sejumlah wilayah prioritas.

Kementerian Kehutanan menjelaskan, langkah tersebut menjadi penting karena sumber air permukaan untuk pemadaman semakin terbatas seiring berlanjutnya kondisi kering. Ia mengatakan, sumur bor diperlukan untuk memperpendek jarak pengambilan air, mempercepat pengisian peralatan pemadaman, serta menjaga kesinambungan pembasahan dan pendinginan.

"Ketersediaan air menjadi perhatian khusus dalam penanganan karhutla di lahan gambut. Kondisi gambut memungkinkan bara api bertahan di bawah permukaan sehingga api dapat kembali muncul apabila proses pembasahan tidak dilakukan secara menyeluruh," ujar Ristianto.

"Karena itu, pemerintah menempatkan pemadaman sekaligus pendinginan sebagai bagian penting dari operasi. Koordinasi lintas sektor, penguatan personel, dukungan peralatan, dan ketersediaan sumber air, dan diarahkan agar respons di lapangan dapat berlangsung cepat dan berkesinambungan," katanya.

Sementara itu, Plt Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton SP Panjaitan mengatakan, penanganan karhutla di Kalimantan masih menjadi prioritas utama pemerintah. BNPB mengoperasikan satu unit helikopter patroli, satu unit untuk OMC, dan tiga unit untuk water bombing di Kalimantan Selatan.

Sementara itu, di Kalimantan Tengah, BNPB mengoperasikan satu unit helikopter patroli, satu unit untuk OMC, dan empat unit untuk water bombing. Di Kalimantan Barat, BNPB mengoperasikan dua unit helikopter patroli, satu unit untuk OMC, dan lima unit untuk water bombing.

"Pengoperasian helikopter tersebut akan terus disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan. Sementara untuk OMC. BNPB berkolaborasi dengan BMKG untuk memantau pertumbuhan potensi awan hujan yang dapat dimanfaatkan untuk OMC," kata Berton.