Digitalisasi Perlinsos, Bakom: Menghemat Anggaran Negara Ratusan Triliun

RRI.CO.ID, Jakarta - Pelaksanaan digitalisasi program perlindungan sosial (Perlinsos), diperkirakan memberikan dampak signifikan terhadap penghematan anggaran negara. Hal itu disampaikan Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, Muhammad Qodari, dalam konferensi pers, Rabu, 19 Agustus 2026.

Ia menjelaskan Perlinsos digital, menjadi sistem digitalisasi terintegrasi pertama yang telah dilakukan uji coba sejak tahun 2025. Digitalisasi Perlinsos ini, dilandaskan dengan fondasi Digital Public Infrastructure (DPI) yang terus dilakukan peningkatan.

Melalui DPI, Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) mampu mengefisiensikan anggaran mencapai puluhan triliun rupiah. Sementara penerapan sistem digitalisasi terintegrasi pada Perlinsos ini diungkapkan Qodari, mampu menghemat anggaran negara hingga ratusan triliun rupiah.

"Dalam program PKH dan BPNT berpotensi menghemat puluhan triliun rupiah anggaran pemerintah. Apabila diterapkan pada berbagai program Perlinsos lainnya, potensi efisiensi diperkirakan mencapai Rp127 hingga Rp200 triliun," kata Qodari dikutip di Jakarta, Kamis, 20 Agustus 2026.

Potensi penghematan tersebut dinilainya, sejalan dengan visi-misi pemerintahan di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Digitalisasi Perlinsos tersebut dikatakan Qodari, selain menghemat penggunaan anggaran, namun juga memastikan ketepatsasaran dalam penyaluran program bantuan sosial (Bansos).

Dengan hal ini diyakini Kepala Bakom, program pemerintah terkait perlindungan sosial akan memberikan dampak nyata terhadap masyarakat. Sebab dijelaskannya dengan Perlinsos digital, proses pemutakhiran data penerima bantuan menjadi lebih responsif terhadap kondisi masyarakat.

"Potensi efisiensi tersebut sejalan dengan visi dan misi kepemimpinan Presiden Prabowo, untuk memastikan anggaran negara digunakan secara efektif. Sehingga, manfaatnya dapat dirasakan secara nyata dan maksimal oleh rakyat Indonesia," katanya.