PKB Kawal Janji Prabowo, Pertumbuhan Ekonomi dan Kekayaan Alam

RRI.CO.ID, Jakarta - Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) MPR RI menilai pidato kenegaraan Presiden Prabowo Subianto dalam Sidang Tahunan MPR RI menegaskan arah pembangunan yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat. PKB menyatakan pertumbuhan ekonomi, investasi, dan pengelolaan kekayaan alam harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat.

Ketua Fraksi PKB MPR RI, Neng Eem Marhamah Zulfa Hiz, mengatakan pernyataan Presiden mengenai pertumbuhan ekonomi dan investasi sejalan dengan semangat konstitusi. Menurutnya, prinsip tersebut memiliki landasan kuat dalam Pasal 33 UUD 1945.

“Kami menangkap pesan yang sangat jelas dari pidato Presiden: pertumbuhan ekonomi dan investasi bukan tujuan akhir. Tujuan akhirnya adalah kesejahteraan rakyat,” ujar Neng Eem, Minggu, 16 Agustus 2026.

PKB mengapresiasi pertumbuhan ekonomi Indonesia yang disebut mencapai 5,61 persen pada kuartal I 2026. Pertumbuhan ekonomi pada semester I 2026 juga tercatat sebesar 5,45 persen.

Neng Eem menilai capaian tersebut perlu dilanjutkan dengan kebijakan yang memastikan manfaat pertumbuhan ekonomi dirasakan masyarakat secara luas. Pemerintah juga perlu memastikan pertumbuhan berlangsung secara merata di berbagai wilayah.

Di sektor investasi, Presiden menyebut realisasi investasi Indonesia pada 2025 mencapai sekitar Rp1.931 triliun. Investasi tersebut disebut menciptakan lebih dari 2,7 juta lapangan kerja.

Pada semester I 2026, realisasi investasi disebut mencapai sekitar Rp1.010 triliun dengan penciptaan lebih dari 1,4 juta lapangan kerja. Neng Eem menilai capaian investasi tidak cukup diukur dari besarnya modal yang masuk ke Indonesia.

“Investasi jangan hanya dihitung dari nilai triliun rupiahnya. Kita harus melihat berapa banyak lapangan kerja berkualitas dan UMKM yang masuk rantai pasok,” katanya.

Menurut Neng Eem, investasi juga harus memberikan transfer teknologi dan meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Pemerintah perlu memastikan manfaat investasi tidak berhenti pada angka realisasi, tetapi berdampak langsung terhadap perekonomian masyarakat.

Hal serupa berlaku dalam pengelolaan sumber daya alam dan agenda hilirisasi. PKB menilai kekayaan alam Indonesia harus mampu menjadi kekuatan ekonomi nasional yang memberikan nilai tambah bagi masyarakat.

“Kita tidak boleh puas hanya karena Indonesia memiliki sumber daya alam yang melimpah. Kekayaan alam harus menjadi kekuatan ekonomi nasional dan meningkatkan kesejahteraan rakyat,” ucapnya.

Neng Eem mengatakan hilirisasi harus diarahkan untuk membangun industri nasional yang kuat. Kebijakan tersebut juga harus mampu membuka lapangan kerja, meningkatkan kemampuan teknologi, dan memperkuat rantai pasok domestik.

PKB turut menyoroti program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai salah satu instrumen belanja negara untuk menggerakkan sektor pangan dan ekonomi masyarakat. Program tersebut dinilai perlu terus diperbaiki dari sisi ketepatan sasaran, kualitas gizi, transparansi anggaran, dan pengawasan.

Fraksi PKB MPR RI juga mendorong keterlibatan pelaku ekonomi masyarakat dalam pelaksanaan program tersebut. Dengan demikian, belanja negara dapat memberikan dampak ekonomi yang lebih luas sekaligus mendukung masyarakat sebagai penerima manfaat.

Neng Eem menegaskan Fraksi PKB MPR RI akan mengawal agenda pembangunan pemerintah yang sejalan dengan kepentingan rakyat. Menurutnya, pesan Presiden dalam pidato kenegaraan harus diterjemahkan menjadi ukuran keberhasilan pembangunan yang konkret.

“Pada akhirnya, rakyat harus menjadi penerima manfaat utama dari pembangunan. Itulah amanat konstitusi dan itulah yang akan terus diperjuangkan PKB,” kata Neng Eem.