Pemerintah Gerak Cepat, Puluhan Dapur MBG Disiapkan untuk Korban Gempa NTT

RRI.CO.ID, Jakarta - Pemerintah menyiagakan, 71 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk membantu memenuhi kebutuhan makanan masyarakat. Tepatnya, kebutuhan masyarakat yang mengungsi akibat gempa bumi di Nusa Tenggara Timur (NTT).

Langkah tersebut, dilakukan Pemerintah Indonesia setelah gempa berkekuatan Magnitudo 7,7 mengguncang NTT pada, Sabtu, 15 Agustus 2026. Mendagri, Tito Karnavian mengatakan, fasilitas SPPG di wilayah terdampak dapat dimanfaatkan untuk membantu menyediakan makanan bagi para pengungsi.

“Ada beberapa sekolah yang masih libur atau diliburkan karena rusak dan lain-lain. Sudah komunikasi dengan Kepala BGN, Bapak Sudaryono, ada 71 SPPG yang mungkin bisa difungsikan,” kata Tito dalam Rapat Koordinasi Penanganan Bencana Gempa NTT, di Jakarta, pada Minggu, 16 Agustus 2026 kemarin.

Makanan yang sebelumnya disiapkan untuk kebutuhan program MBG di sekolah, ia mengatakan, dapat dialihkan sementara kepada para pengungsi. Kebijakan tersebut, dinilai dapat membantu memenuhi kebutuhan pangan korban bencana, terutama kelompok masyarakat yang berada dalam kondisi rentan.

“Karena sekolahnya tidak diberikan, nah dikasih ke pengungsian. Ini akan sangat bermanfaat,” ucap Tito.

Pemerintah, kata Tito, berharap keberadaan dapur-dapur SPPG tersebut dapat memperkuat dukungan logistik selama masa tanggap darurat berlangsung. Selain mengoptimalkan SPPG, pemerintah juga membahas penguatan koordinasi penanganan bencana di Pulau Flores.

Tito mengusulkan, pembentukan dua posko utama yang masing-masing berfungsi mengoordinasikan penanganan di wilayah timur dan barat Flores. Posko timur Flores direncanakan menangani wilayah Ende, Sikka, Ngada, dan daerah sekitarnya.

"Sementara posko barat Flores akan ditempatkan di Labuan Bajo. Dengan cakupan penanganan meliputi Manggarai Barat, Manggarai, dan Manggarai Timur," ujar Tito.

Sementara, BGN telah meminta, seluruh SPPG di wilayah terdampak gempa untuk menempatkan keselamatan sebagai prioritas utama. Fasilitas yang mengalami dampak langsung bencana diminta menyesuaikan pelayanan dengan kondisi darurat dan melaporkan situasi kepada pihak terkait.

Kepala BGN Sudaryono mengatakan aturan mengenai pelayanan MBG dalam situasi bencana juga akan disesuaikan. Surat Edaran Nomor 7 Tahun 2025 tentang Pelayanan Program MBG dalam Situasi Kedaruratan Akibat Bencana Alam akan segera direvisi.

“SPPG yang terdampak bencana wajib mengutamakan keselamatan dan melaporkan kondisi kepada pihak terkait,” kata Sudaryono dalam keterangan resminya, di Jakarta, Sabtu, 15 Agustus 2026. Sementara, SPPG yang berada di sekitar wilayah bencana tetapi tidak mengalami gangguan operasional dapat menyesuaikan pelayanan.

Fasilitas tersebut dapat membantu menyediakan makanan bagi masyarakat terdampak dan kelompok rentan sesuai kebutuhan di lapangan. BGN juga meminta, pengelola SPPG memperkuat koordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan pemerintah daerah.

"Koordinasi tersebut diperlukan agar distribusi makanan bagi korban bencana dapat dilakukan secara cepat. Lalu, tepat sasaran dan tidak mengganggu aspek keselamatan," ucap Sudaryono.