Presiden Prabowo Minta TNI-Polri Tertibkan Tambang Timah Ilegal

RRI.CO.ID, Jakarta - Presiden Prabowo Subianto meminta penegak hukum mengusut aktivitas tambang timah ilegal di Kepulauan Bangka Belitung. Ia menegaskan tidak boleh ada pembiaran terhadap praktik ilegal yang merugikan negara.

Hal itu disampaikan Presiden Prabowo dalam Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR-DPD 2026, Jumat, 14 Agustus 2026. Presiden mengatakan pemerintah telah menutup sekitar seribu tambang timah ilegal pada akhir tahun lalu.

“Akhir tahun lalu, kita telah tutup seribu tambang timah ilegal di Bangka Belitung. Seribu tambang ilegal,” ujar Presiden Prabowo dalam Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR-DPD Tahun 2026 di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat, 14 Agustus 2026.

Presiden kemudian meminta Panglima TNI dan Kapolri mengusut keberadaan tambang ilegal tersebut. Menurutnya, aktivitas tambang dalam jumlah besar tidak mungkin berlangsung tanpa adanya pengawasan aparat.

"Untuk apa negara kasih pangkat, kasih jabatan mereka-mereka kalau enggak bisa tertibkan ini," katanya. Ia menegaskan pernyataan tersebut disampaikan atas nama rakyat Indonesia.

Presiden Prabowo juga meminta pejabat berani menertibkan bawahannya sendiri jika terbukti melakukan pelanggaran. “Harus kita tindak, demi rakyat, demi negara, demi bangsa, harus kita lakukan,” ucapnya.

Ia mengakui penindakan terhadap bawahan yang telah diberi kepercayaan bukan keputusan mudah. Namun, kepentingan rakyat dan negara harus menjadi dasar dalam setiap kebijakan.

Karena itu, Presiden kembali meminta Panglima TNI dan Kapolri mengusut aktivitas tambang ilegal tersebut. "Saya harus menentukan kebijakan saya atas dasar kepentingan rakyat Indonesia," ujarnya

Presiden Prabowo juga meminta Menteri Keuangan menelusuri persoalan tersebut dari sisi kepabeanan dan cukai. Sementara itu, Bakamla diminta memperkuat pengawasan terhadap potensi penyelundupan.

Menurut Presiden, pemerintah tidak sedang mencari kesalahan aparat, melainkan mendorong mereka bekerja lebih baik. Presiden Prabowo menilai seluruh aparat merupakan bagian dari tanggung jawab negara yang harus menjalankan tugas dengan benar.

“Kita justru menantang mereka berbuat yang terbaik. Mereka itu anak-anak kita tapi harus kita berani tegakkan kebenaran,” ucapnya.

Presiden mengatakan masyarakat saat ini semakin kritis terhadap persoalan ketidakadilan dan penyelewengan. Perkembangan teknologi juga membuat masyarakat lebih mudah memperoleh informasi dan menyampaikan pengawasan terhadap pemerintah.