Ketua MPR: Ruang Publik Tak Boleh Jadi Arena Permusuhan Sesama Anak Bangsa

RRI.CO.ID, Jakarta - Ketua MPR Ahmad Muzani menekankan pentingnya membangun demokrasi yang bertanggung jawab di tengah pesatnya perkembangan teknologi digital. Menurutnya, kebebasan menyampaikan pendapat tidak boleh menjadi alasan untuk merendahkan atau menghina sesama warga negara.

Hal ini disampaikan Muzani dalam Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR-DPD Tahun 2026 di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat 14 Agustus 2026. Menurutnya, perkembangan teknologi digital telah memperluas ruang demokrasi.

Ia mengatakan, setiap warga negara kini memiliki kesempatan lebih besar untuk menyampaikan pendapat, memperoleh informasi, hingga terlibat dalam perdebatan publik. Namun, di sisi lain, teknologi juga memiliki dampak yang perlu diwaspadai.

Sebab, di era digital juga dapat dimanfaatkan untuk menyebarkan kebencian, fitnah, manipulasi informasi, hingga kabar bohong dengan kecepatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. "Kita tidak boleh membiarkan ruang publik dipenuhi dengan bahasa yang merendahkan martabat manusia," kata Muzani dalam pidatonya.

Ia juga mengingatkan agar perbedaan pilihan dan pandangan politik tidak sampai merusak hubungan antarsesama warga negara. Perbedaan politik, kata dia, tidak semestinya menjadi alasan untuk memecah persahabatan, kekeluargaan, maupun menanamkan kebencian di antara anak bangsa.

"Karena itu, marilah kita membangun budaya politik yang lebih beradab, yang berciri keras dalam gagasan tapi santun dalam penyampaian, teguh dalam pendirian. Tapi terbuka dalam musyawarah, berani mengkritik tapi tidak menghilangkan penghormatan kepada sesama," ujarnya.

Muzani menilai demokrasi membutuhkan kebebasan sekaligus tanggung jawab. Kritik tetap diperlukan untuk memastikan kehidupan berbangsa dan bernegara berjalan secara sehat, tetapi penyampaiannya harus tetap menghormati martabat orang lain.

Menurutnya, tantangan demokrasi di era digital bukan hanya bagaimana menjaga kebebasan berpendapat. Tetapi juga memastikan ruang publik tidak berubah menjadi arena permusuhan dan penyebaran informasi yang menyesatkan.

Ia pun mengajak seluruh elemen bangsa menjadikan perbedaan sebagai bagian dari kekuatan demokrasi. Bukan sumber perpecahan.