DPD Nilai Danantara, MBG hingga Swasembada Satu Strategi Besar Presiden Prabowo
- 14 Agt 2026 11:30 WIB
- Pusat Pemberitaan
Poin Utama
- Ketua DPD RI, Sultan Bachtiar Najamudin menyoroti, program-program unggulan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk kemajuan Indonesia.
- Yakni, mulai dari program MBG, membangun Danantara, hingga mempercepat swasembada pangan dan energi.
- Semua itu merupakan sistem kebijakan yang terintegrasi dan saling terikat. Danantara, kebijakan ekspor satu pintu, swasembada pangan dan energi, sekolah rakyat, makan bergizi gratis, koperasi desa dan kelurahan Merah Putih
RRI.CO.ID, Jakarta - Ketua DPD RI, Sultan Bachtiar Najamudin menyoroti, program-program unggulan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk kemajuan Indonesia. Di antaranya, program MBG, membangun Danantara, hingga mempercepat swasembada pangan dan energi.
Tidak hanya itu, Sultan juga menyorot, arah politik luar negeri Presiden Prabowo di tengah perubahan peta geopolitik dunia. Menurutnya, semakin kuatnya fragmentasi global membuat Indonesia perlu menjaga politik luar negeri bebas aktif sekaligus memperkuat kemandirian nasional.
“Dunia sedang berada di persimpangan sejarah yang menentukan. Fragmentasi geopolitik semakin dalam. Semua negara mendefinisikan ulang prioritas nasionalnya,” kata Sultan dalam Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR-DPD RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat, 14 Agustus 2026.
Menurutnya, perubahan tersebut justru membuat prinsip politik luar negeri bebas dan aktif semakin relevan bagi Indonesia. Prinsip tersebut, harus diterapkan secara independen dan proaktif agar Indonesia dapat menentukan sikap berdasarkan kepentingan nasional.
“Di sinilah letak relevansinya bagi Indonesia, dengan prinsip politik luar negeri bebas aktif yang terus diupayakan secara independen. Kemudian, proaktif sesuai dengan perkembangan di era baru ini,” ucap Sultan.
Kemudian Sultan menyampaikan, dukungan DPD terhadap diplomasi internasional yang dijalankan pemerintahan Prabowo. Ia menilai diplomasi Indonesia harus diarahkan untuk ikut menciptakan tatanan dunia yang damai dan berkeadilan.
Dukungan tersebut, kata Sultan, tidak hanya diwujudkan melalui pernyataan politik. DPD juga berupaya, memperkuat hubungan antarparlemen dengan negara-negara sahabat, termasuk melalui rencana pembentukan Forum Senat Asia Tenggara.
"Kerja sama antarparlemen dapat menjadi salah satu jalur untuk memperkuat komunikasi kawasan di tengah perubahan geopolitik yang berlangsung cepat. Gagasan tersebut juga menjadi bagian dari upaya DPD RI memperluas diplomasi parlemen Indonesia di kawasan Asia Tenggara," ujar Sultan.
Namun, pidato Sultan tidak hanya membahas hubungan internasional. Ia juga mengaitkan, perubahan geopolitik global dengan kebutuhan Indonesia membangun fondasi ekonomi yang lebih mandiri.
Sultan menilai sejumlah kebijakan pemerintahan Prabowo-Gibran merupakan bagian dari satu rangkaian kebijakan yang saling berkaitan. Program yang ia sebut antara lain:
• Danantara
• Kebijakan ekspor satu pintu
• Swasembada pangan dan energi
• Sekolah Rakyat
• Makan Bergizi Gratis (MBG)
• Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih
• Kampung Nelayan Merah Putih.
“Semua itu merupakan sistem kebijakan yang terintegrasi dan saling terikat. Danantara, kebijakan ekspor satu pintu, swasembada pangan dan energi, sekolah rakyat, makan bergizi gratis, koperasi desa dan kelurahan Merah Putih," kata Sultan.
Menurut Sultan, rangkaian kebijakan tersebut memiliki tujuan yang lebih besar, yakni memperkuat kemandirian ekonomi Indonesia. Kebijakan tersebut, harus memberikan manfaat yang semakin nyata bagi masyarakat dan pelaku ekonomi di berbagai sektor.
Sultan memberikan, perhatian khusus terhadap agenda swasembada pangan dan energi. Penguatan kedua sektor tersebut penting, karena ketahanan nasional tidak hanya ditentukan oleh kekuatan politik dan pertahanan.
“Alhamdulillah, dalam waktu kurang dari 2 tahun, swasembada pangan, yang lama menjadi mimpi, kini menjadi kenyataan. Kemandirian energi menampakkan titik terangnya. Hilirisasi menjadi mata kunci,” ucap Sultan.
Ia juga menyoroti pentingnya hilirisasi sumber daya alam sebagai instrumen untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi. Indonesia, tidak boleh terus berada pada posisi sebagai negara yang hanya menjual bahan mentah tanpa mendapatkan manfaat ekonomi maksimal dari kekayaan alamnya.
"Petani, peternak, nelayan, buruh, dan pelaku UMKM harus mendapatkan ruang yang lebih besar dalam pertumbuhan ekonomi nasional. Mereka harus menjadi kelompok penggerak perekonomian Indonesia," ujar Sultan
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....