Tantangan Baru Bakom RI: Menghadapi Era "Everybody Has a Channel"

RRI.CO.ID, Jakarta - Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom RI), Muhammad Qodari mengatakan, pola komunikasi pemerintah kini menghadapi tantangan yang jauh lebih kompleks dibandingkan era media konvensional. Menurutnya, kehadiran media sosial telah memberikan panggung bagi setiap warga negara untuk menyampaikan aspirasi maupun kritiknya secara langsung tanpa batasan editorial.

Fenomena keterbukaan informasi ini membuat masyarakat semakin kritis terhadap setiap program dan kebijakan publik yang dikeluarkan oleh kabinet. Ia mengatakan, ketidakpuasan sekecil apa pun kini dapat dengan cepat bereskalasi menjadi perbincangan hangat di ruang digital.

"Sekarang everybody has a channel. Itulah yang membuat kemudian memang lebih tidak mudah untuk membuat masyarakat puas dengan kebijakan publik pada hari ini," kata Qodari, sebagaimana dilansir dari Youtube RRI Pro3, Kamis, 13 Agustus 2026.

Ia mengatakan, pada era media massa konvensional, informasi publik biasanya melewati proses penyaringan yang cukup ketat oleh redaksi media. Namun saat ini, seluruh arus perbincangan masyarakat masuk secara bersamaan ke ruang publik tanpa adanya sekat pemilah.

Guna mengatasi tantangan tersebut, Bakom RI menerapkan metode pemantauan berbasis data analytics untuk membaca dinamika opini masyarakat. Langkah analitis ini digabungkan dengan pemantauan media massa harian serta hasil survei lapangan secara berkala.

Pendekatan berbasis data ini diakui Qodari sebagai benang merah dari rekam jejak karirnya yang panjang sebagai peneliti dan pengamat politik. Pengalaman panjang tersebut membantunya dalam merumuskan strategi komunikasi publik yang tepat dan terukur bagi pemerintah.

"Walaupun posisinya sekarang berbeda, dulu di luar sekarang di dalam. Tapi sebetulnya benang merahnya sangat kental yaitu masih berkaitan dengan data," ujar Kepala Bakom RI tersebut.

Pola pemantauan ini penting untuk memastikan seluruh kejelasan data dan fakta program prioritas Presiden Prabowo Subianto dapat tersampaikan dengan baik. Beberapa program strategis yang menjadi fokus pengawasan komunikasi publik meliputi Makan Bergizi Gratis (MBG) hingga penguatan sarana pendidikan.

Di sisi lain, Bakom RI juga dituntut untuk aktif melakukan orkestrasi komunikasi dengan puluhan kementerian dan ratusan pemerintah daerah di seluruh Indonesia. Koordinasi yang masif ini diperlukan agar narasi kebijakan pemerintah pusat dapat dipahami secara linear hingga ke tingkat tapak.

Integrasi data analitik dan komunikasi langsung diharapkan mampu menjembatani perbedaan persepsi antara pembuat kebijakan dan masyarakat luas. Melalui pola ini, pemerintah optimis dapat merespons dinamika publik secara lebih terukur, transparan, dan cepat.