Pemerintah Siap Gelontorkan Anggaran Penanganan Karhutla Sesuai Kebutuhan

  • 10 Agt 2026 17:08 WIB
  •  Pusat Pemberitaan
Poin Utama
  • Pemerintah memastikan anggaran penanganan karhutla siap digunakan sesuai kebutuhan, termasuk jika situasi berkembang menjadi darurat.
  • Enam provinsi menjadi wilayah prioritas pengawasan karhutla, yakni Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan.
  • BNPB menegaskan waterbombing hanya menjadi upaya pendukung, sementara pemadaman di lahan gambut tetap membutuhkan operasi darat.

RRI.CO.ID, Jakarta - Pemerintah memastikan anggaran penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla siap digunakan sesuai kebutuhan di lapangan. Hal ini dilakukan di tengah ancaman El Niño kuat yang berpotensi memperluas kebakaran.

Menkopolkam, Djamari Chaniago mengatakan pemerintah telah menyiapkan anggaran untuk mendukung penanganan karhutla. Menurutnya, pemerintah bahkan siap menyediakan anggaran yang diperlukan apabila kondisi karhutla berkembang menjadi situasi darurat.

“Saya selalu tanya kepada kepala BNPB, Anggaran berapa? Berapapun Presiden akan mengeluarkan demi kepentingan mengatasi ini,” ujar Djamari, di Gedung Kemenkopolkam, Jakarta, Senin, 10 Agustus 2026.

Hingga saat ini, kebutuhan untuk mengerahkan kekuatan dalam skala sangat besar belum diperlukan. Namun, pihaknya terus memantau kondisi karhutla, khususnya di enam provinsi yang menjadi wilayah paling diwaspadai.

Keenam provinsi tersebut yakni Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan. Pemerintah juga mengerahkan berbagai sumber daya untuk mengendalikan karhutla, mulai dari operasi udara hingga penanganan di darat.

Sementara itu, BNPB menegaskan operasi udara melalui waterbombing hanya menjadi upaya pendukung penanganan karhutla, terutama di kawasan gambut. Hal itu disampaikan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Suharyanto.

Ia menambahkan, pemadaman karhutla di lahan gambut tetap membutuhkan operasi darat untuk memastikan api benar-benar padam. “Ketika cuaca sangat panas, tidak ada awan hujan, paling efektif adalah operasi darat, operasi udara itu hanya membantu,” ucapnya.

Menurutnya, satu helikopter waterbombing hanya mampu mengangkut sekitar empat ton air dalam sekali operasi. Karena itu, BNPB meminta pemerintah daerah tetap menyiapkan pasukan darat untuk mengantisipasi kebakaran.

google-preference

Rekomendasi Berita

Berita Terbaru Lainnya

Memuat berita terbaru.....