WamenPPPA Dorong Kepemimpinan Perempuan Dimulai dari Desa

RRI.CO.ID, Jakarta - Wakil Menteri Pemberdayaan dan Perlindungan Anak (Wamen PPPA) Veronica Tan mengusulkan penguatan kepemimpinan perempuan dalam pengambilan keputusan dimulai dari tingkat desa. Usulan itu disampaikan saat audiensi dengan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian di Jakarta.

“Kepemimpinan perempuan perlu terus diperkuat melalui peningkatan kapasitas dan pendampingan. Ekosistem yang mendukung juga penting agar perempuan memiliki ruang berpartisipasi dalam pengambilan keputusan,” kata Veronica Tan dalam keterangan pers di Jakarta, Minggu, 9 Agustus 2026.

Menurut Veronica, perluasan kesempatan kepemimpinan perempuan di tingkat desa dinilai menjadi langkah awal meningkatkan keterwakilan dalam pengambilan keputusan. Langkah tersebut juga diharapkan memperkuat peran perempuan dalam proses pembangunan di daerah secara berkelanjutan.

“Perluasan kesempatan bagi perempuan memimpin di tingkat desa menjadi langkah awal meningkatkan keterwakilan dalam pengambilan keputusan. Langkah ini juga mendorong perempuan berperan lebih besar dalam pembangunan di daerah,” ucap Veronica Tan.

Veronica mendorong peningkatan keterwakilan perempuan dalam kelembagaan penyelenggara pemilu untuk memperkuat partisipasi perempuan. Upaya tersebut perlu disertai peningkatan kapasitas agar perempuan mampu berperan optimal dalam penyelenggaraan pemilu.

“Penguatan keterwakilan dan kapasitas perempuan dalam penyelenggara pemilu. Hal tersebut merupakan bagian penting dalam membangun demokrasi yang inklusif,” ucapnya.

Veronica menilai kolaborasi lintas kementerian dan lembaga diperlukan untuk memperluas kesempatan perempuan berpartisipasi dalam proses demokrasi. Kesetaraan tersebut mencakup peran perempuan sebagai pemilih maupun keterlibatan dalam kelembagaan penyelenggara pemilu.

Mendagri Tito Karnavian mendukung penguatan kapasitas dan kepemimpinan perempuan di berbagai jenjang pemerintahan. Dukungan tersebut disampaikan menanggapi usulan Wamen PPPA Veronica Tan saat audiensi di Kementerian Dalam Negeri.

“Kami mendukung upaya penguatan kapasitas perempuan. Khususnya pada seluruh jenjang pemerintahan,” kata Tito.

Tito mendorong Kementerian PPPA memperkuat koordinasi dengan KPU dan Bawaslu guna meningkatkan partisipasi perempuan dalam penyelenggaraan pemilu. Selain itu, Ia mengarahkan Kepala Biro Hukum Kemendagri menelaah regulasi pemerintahan desa untuk memperkuat kepemimpinan perempuan di tingkat desa.

“Pada prinsipnya, kami mendukung penguatan kepemimpinan perempuan di tingkat desa. Pemerintah daerah perlu terus memberikan ruang yang setara bagi perempuan untuk mengambil peran dalam kepemimpinan,” kata Tito menegaskan.