RRI.CO.ID, Jakarta – Pondok pesantren dan sekolah berasrama dengan lebih dari 1.000 santri diizinkan membangun dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) secara mandiri. Demikian disampaikan Menteri Koordinator (Menko) Pangan, Zulkifli Hasan, Kamis 6 Agustus 2026 di Jakarta.

Menurut dia, dapur tersebut harus memenuhi standar Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang ditetapkan Badan Gizi Nasional (BGN). Sedangkan pondok pesantren atau sekolah berasrama dengan jumlah santri di bawah 1.000 orang tetap dilayani SPPG terdekat.

“Kalau pondok yang punya 2.000 santri boleh buat dapur, tetapi harus sesuai standar SPPG,” ujarnya. “Kalau di bawah itu, harus ikut SPPG yang terdekat.”

Menurut Zulhas, panggilan akrabnya, kebijakan tersebut merupakan bagian dari perbaikan tata kelola program MBG. Selain itu, pemerintah terus mempercepat penyelesaian layanan MBG di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

Khususnya di wilayah Provinsi Papua, Nusa Tenggara Timur, dan Maluku. Menko mengatakan penyelesaian layanan MBG di wilayah 3T semula ditargetkan berlangsung selama satu bulan.

Namun, hasil evaluasi pemerintah menunjukkan target tersebut dapat dipercepat menjadi pekan ini. “Kami sudah rapat selama satu bulan, ternyata dalam satu minggu ini bisa diselesaikan yang 3T,” ujarnya.

Pemerintah juga hampir menyelesaikan sinkronisasi data penerima manfaat MBG dari sejumlah kementerian. Misalnya Kementerian Agama, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluargam, dan BGN.

“Data-data tersebut telah terhubung untuk mendukung penyaluran program yang lebih tepat sasaran.” Kata Zulhas. “Ada beberapa koreksi yang nanti akan disampaikan Kepala BGN.”

Kepala BGN, Sudaryono, mengatakan pemerintah akan mengaktifkan operasional dapur MBG secara bertahap berdasarkan hasil pemetaan wilayah prioritas. Ini dilakukan dengan mencocokkan data dapur yang telah terdaftar dengan prevalensi stunting dari Kementerian Kesehatan.

Menurut dia, saat ini terdapat lebih dari 13 ribu dapur yang telah masuk dalam basis data BGN. Menurut hasil verifikasi, sekitar 1.700 dapur telah dinyatakan siap beroperasi.

“Dari data overlay ada 1.700 dapur yang sudah siap,” ujarnya. “Insyaallah minggu depan ada sekitar 300-an yang diaktivasi.”

Sudaryono menambahkan aktivasi tahap awal diprioritaskan di wilayah dengan angka stunting tinggi. Di antaranya Papua, Nusa Tenggara Timur, Nias, Maluku, dan Maluku Utara.

Kepala BGN menegaskan seluruh proses penetapan dapur MBG dilakukan secara transparan melalui sistem yang telah ditetapkan. “Kalau ada orang mengaku bisa membantu, saya pastikan bohong karena semua sudah by system dan transparan,” katanya.