RRI.CO.ID, Jakarta – Ketua MPR Ahmad Muzani memastikan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) tidak dibahas dalam Sidang Tahunan MPR. Agenda sidang akan difokuskan pada pidato kenegaraan Presiden dan laporan lembaga negara.

Muzani mengatakan pembahasan PPHN akan dilanjutkan melalui rapat gabungan MPR. Pembahasan itu bertujuan menentukan bentuk produk hukum yang tepat.

“Sidang tahunan tidak akan membahas itu. Sidang tahunan adalah membahas tentang pilatu kenegaran presiden dan kinerja laporan lembaga negara,” ucapnya, di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Rabu, 5 Agustus 2026.

Muzani menjelaskan, pembahasan PPHN akan dilanjutkan dalam rapat gabungan MPR berikutnya. Pembahasan mencakup penentuan bentuk produk hukum yang tepat agar PPHN dapat menjadi pedoman yang mengikat seluruh lembaga negara.

Sebelumnya, MPR telah menyerahkan konsep PPHN kepada Presiden Prabowo Subianto. Presiden disebut menerima konsep tersebut dengan baik dan berharap PPHN dapat segera menjadi produk hukum.

Ia menjelaskan, TAP MPR tidak dapat lagi digunakan untuk mengikat lembaga negara di luar MPR. Ini merujuk pada putusan Mahkamah Konstitusi tahun 2023.

Karena itu, MPR membutuhkan waktu untuk menentukan bentuk produk hukum yang tepat agar PPHN dapat menjadi pedoman bersama. “Presiden meminta juga kepada kita bagaimana produk ini bisa mengikat semuanya,”

Ia menambahkan, pembahasan PPHN akan dilanjutkan dengan melibatkan berbagai pihak. Tidak hanya fraksi dan kelompok DPD, tetapi juga pemangku kepentingan serta kelompok masyarakat.

Kemudian, pelaksanaan sidang dijadwalkan mulai pukul 08.30 WIB hingga selesai dan ditargetkan rampung sebelum Salat Jumat. “Persiapan dimulai pada jam 8.30 sampai selesai, diharapkan sebelum Salat Jumat sudah selesai,” katanya.

Pihaknya juga akan mengundang sejumlah tokoh dan pejabat dalam Sidang Tahunan. Undangan tersebut mencakup para presiden dan wakil presiden terdahulu, serta pimpinan MPR, DPR, dan DPD periode sebelumnya.

Para menteri, duta besar, dan ketua umum partai politik juga akan diundang. Ahmad Muzani mengatakan, undangan tersebut masih dalam proses pencetakan dan belum disampaikan secara resmi.

“Kita akan undang, tapi undangan belum kita layangkan. Karena sedang proses pencetakan,” katanya.