RRI.CO.ID, Jakarta - Anggota Komisi IV DPR RI, Slamet, menyoroti meluasnya kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di kawasan Gunung Bromo hingga Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. Kebakaran dilaporkan menjalar dari Blok Bantengan di Lumajang ke kawasan Watu Gede hingga Desa Sariwani, Kecamatan Sukapura, dengan luas terbakar sekitar 7,9 hektare.

Berdasarkan laporan BPBD Kabupaten Probolinggo, sejumlah titik api masih belum sepenuhnya padam sehingga berpotensi memperluas area terdampak. Kondisi medan yang terjal dan angin kencang turut menyulitkan proses pemadaman.

Slamet menilai peristiwa tersebut menjadi peringatan bahwa ancaman karhutla semakin nyata di berbagai daerah. Menurutnya, kesiapan sarana dan prasarana penanganan kebakaran masih perlu diperkuat.

"Kebakaran di Bromo menjadi pengingat bahwa karhutla bukan lagi sekadar ancaman, tetapi kenyataan yang berlangsung di berbagai daerah," ujar Slamet. "Medan terjal, angin kencang, dan keterbatasan peralatan pemadaman menunjukkan masih adanya kesenjangan antara skala ancaman dan kesiapan sarana yang harus segera dibenahi pemerintah."

Ia menegaskan Komisi IV DPR RI akan mengawal kesiapsiagaan pemerintah, khususnya Kementerian Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup, dan BNPB. Penutupan sebagian akses wisata Gunung Bromo dinilai sebagai langkah tepat, namun penanganan karhutla tidak boleh hanya bersifat reaktif.

Slamet mendorong pemerintah memperkuat langkah pencegahan melalui patroli terpadu, deteksi hotspot berbasis satelit, penyediaan peralatan modern di wilayah rawan, serta kesiapan Operasi Modifikasi Cuaca selama masih tersedia potensi awan.

"Yang kita butuhkan adalah pencegahan dini yang terukur melalui patroli terpadu, deteksi hotspot berbasis satelit, ketersediaan peralatan modern di titik rawan, serta kesiapan Operasi Modifikasi Cuaca selagi masih ada awan potensial," katanya.

Ia juga mengingatkan bahwa karhutla di Bromo merupakan bagian dari rangkaian kebakaran yang terjadi menjelang puncak musim kemarau. BMKG mencatat sekitar 4.900 titik panas hingga 28 Juli 2026 dan memperkirakan risiko karhutla meningkat pada Agustus hingga September di sejumlah wilayah Indonesia.

Slamet menilai penyebaran karhutla di berbagai provinsi menunjukkan persoalan ini membutuhkan penanganan lintas kementerian dan pemerintah daerah. Ia juga meminta penegakan hukum terhadap pembakaran lahan, perbaikan tata kelola gambut, serta memastikan anggaran pengendalian karhutla benar-benar efektif di lapangan.

"Komisi IV akan terus menjalankan fungsi pengawasan dan menagih pertanggungjawaban atas capaian program pengendalian karhutla," ucap Slamet.