RRI.CO.ID, Jakarta - Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris mengusulkan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) difokuskan kepada kelompok rentan. Menurutnya, Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai penganggaran MBG menjadi momentum bagi pemerintah mengevaluasi sekaligus mereformulasi pelaksanaan program itu.

Charles berpandangan sasaran penerima manfaat perlu diprioritaskan sesuai tujuan utama MBG. Ia menilai program akan lebih efektif apabila difokuskan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan dibandingkan diterapkan secara universal.

Charles menjelaskan tujuan utama Program MBG adalah meningkatkan status gizi masyarakat sekaligus menurunkan angka stunting. Karena itu, penerima manfaat perlu diprioritaskan kepada kelompok yang paling rentan.

"Kalau kita kembali ke tujuan awal dari program ini, tujuan dari program ini adalah bagaimana kita bersama-sama bisa memperbaiki kondisi gizi masyarakat. Termasuk anak-anak Indonesia," ujar Charles dalam keterangan yang dikutip RRI di Jakarta, Selasa, 4 Agustus 2026.

Lebih lanjut, Charles menegaskan orientasi perbaikan gizi dan penurunan stunting tidak mengharuskan Program MBG diberikan kepada seluruh anak Indonesia. Menurut dia, program tersebut akan lebih efektif apabila diprioritaskan bagi masyarakat yang benar-benar membutuhkan.

"Kalau kita bicara memperbaiki kondisi gizi dan juga menurunkan angka stunting, maka program ini sebetulnya bukan program universal. Tidak perlu semua anak Indonesia diberi makan," katanya.

Charles mengusulkan pemerintah memprioritaskan ibu hamil, ibu menyusui, serta anak-anak yang berisiko mengalami stunting sebagai penerima manfaat. Menurutnya, pendekatan tersebut akan membuat sasaran Program MBG lebih terarah sesuai tujuan utamanya.

"Fokus saja kepada yang membutuhkan, fokus kepada kelompok rentan. Fokus kepada ibu hamil, ibu menyusui, dan anak-anak yang rentan terhadap stunting," ucap Charles.

Charles memperkirakan jumlah penerima manfaat dapat dirasionalisasi dari sekitar 82 juta menjadi sekitar 26 juta orang. Menurutnya, penyesuaian tersebut dapat menekan kebutuhan anggaran negara secara signifikan tanpa mengurangi tujuan utama Program MBG.

"Jumlah penerima manfaat yang membutuhkan Program Makan Bergizi Gratis tidak 82 juta, tetapi hanya 26 juta. Dengan sendirinya ketika jumlah penerima manfaat kita rasionalisasi dari 82 juta menjadi 26 juta, maka anggaran pun akan ikut berkurang," ujar Charles.

Pada akhirnya, Charles menilai efisiensi tersebut akan berdampak positif terhadap kesehatan fiskal negara. Menurut dia, ruang fiskal pemerintah dapat dialokasikan untuk kebutuhan pembangunan lainnya tanpa mengurangi tujuan utama Program MBG.

"Mungkin tidak lagi Rp200 triliun atau Rp300 triliun, tetapi bisa hanya sekitar Rp67 triliun saja. Sehingga tidak lagi mengganggu kesehatan fiskal kita, bahkan tidak perlu lagi digolongkan ke dalam klaster pendidikan," kata Charles.