Zero Tolerance Diterapkan, BGN Copot 137 Kepala SPPG
- 03 Agt 2026 19:58 WIB
- Pusat Pemberitaan
Poin Utama
- BGN mencopot 137 Kepala SPPG sebagai bagian penerapan prinsip zero tolerance.
- Pencopotan dilakukan terhadap pelanggaran disiplin, kasus keracunan, dan penyimpangan pengelolaan program.
- BGN memperkuat pengawasan digital dan transparansi pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis.
RRI.CO.ID, Jakarta - Badan Gizi Nasional atau BGN mencopot 137 Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG di berbagai daerah. Langkah tersebut menjadi bagian dari penerapan prinsip zero tolerance terhadap kejadian fatal dan berbagai penyimpangan.
Kebijakan itu diputuskan setelah BGN mengevaluasi pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis di berbagai wilayah. Evaluasi dilakukan untuk menjaga kualitas layanan sekaligus memperkuat tata kelola program.
"Per hari ini saya mencopot 137 Kepala Dapur di seluruh Indonesia. Sebanyak 49 berasal dari Jawa Barat dan 26 dari Lampung," ujar Kepala BGN Sudaryono saat konferensi pers di Jakarta, Senin, 3 Agustus 2026.
Sudaryono menjelaskan pencopotan juga dilakukan terhadap 11 kepala SPPG di Jawa Timur. Selain itu, 10 kepala SPPG dicopot di Sumatera Utara dan 10 lainnya di Banten.
Sebanyak lima kepala SPPG di Jawa Tengah turut dicopot dari jabatannya. Jumlah tersebut termasuk kepala dapur di Semarang yang sebelumnya dikaitkan dengan kasus keracunan.
Zero Tolerance terhadap Pelanggaran
Menurut Sudaryono, pencopotan diberikan kepada kepala SPPG yang melanggar disiplin maupun integritas. Langkah tersebut juga menyasar pelanggaran yang mengganggu pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis.
"Kami zero tolerance terhadap keracunan dan tindakan korupsi. Kami juga zero tolerance terhadap segala bentuk penyimpangan pengelolaan program," katanya.
Ia menegaskan disiplin organisasi menjadi dasar dalam setiap keputusan yang diambil BGN. Penindakan dilakukan terhadap pelanggaran mulai kasus keracunan hingga penyimpangan keuangan.
Pengawasan Digital Diperkuat
Selain penindakan, BGN juga memperkuat sistem pengawasan terhadap seluruh operasional SPPG. Pengawasan dilakukan melalui pengembangan sistem berbasis digital yang terintegrasi.
Sistem tersebut memungkinkan proses operasional dapur dipantau secara lebih sistematis. Langkah itu diharapkan mampu mencegah pelanggaran sejak tahap awal.
"Kami akan menyediakan informasi secara terbuka kepada seluruh pihak terkait. Orang tua hingga sekolah dapat mengetahui menu dan asal dapur penyedia makanan," ucapnya.
BGN juga berkomitmen meningkatkan transparansi kepada masyarakat melalui penyediaan informasi yang mudah diakses. Upaya tersebut diharapkan memperkuat kepercayaan publik terhadap Program Makan Bergizi Gratis.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....